Business Archives

Mensesneg Pastikan Retret Kepala Daerah Digelar Secara Transparan

March 3, 2025 by admin-suaradunia

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disampaikan Prasetyo dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, menanggapi laporan dugaan korupsi yang dilayangkan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

“Semua proses pelaksanaan retret ini berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka untuk diverifikasi,” tegas Prasetyo. Ia juga menyatakan bahwa masyarakat tetap berhak melaporkan dugaan pelanggaran atau tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum jika menemukan indikasi yang mencurigakan. “Ya, itu hak masyarakat untuk melaporkan. Kami menghargai itu,” tambahnya.

Laporan yang diajukan oleh PBHI dan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pada 27 Februari 2025 menyoroti dugaan korupsi dalam pelaksanaan retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Pelapor mencurigai adanya pelanggaran dalam penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai penyelenggara retret tanpa proses tender yang jelas. Selain itu, pelapor juga menyoroti potensi konflik kepentingan, mengingat komisaris dan direktur utama PT Lembah Tidar Indonesia merupakan kader Partai Gerindra yang masih aktif menjabat sebagai pejabat publik.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah telah memastikan semua proses pengadaan dan pelaksanaan retret dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. “Kami telah memastikan bahwa tidak ada pelanggaran dalam proses ini. Jika ada pihak yang merasa tidak puas atau menemukan indikasi pelanggaran, silakan melaporkan ke pihak yang berwenang,” ujarnya.

Retret kepala daerah sendiri merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar-pemimpin daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program pembangunan. Namun, laporan dugaan korupsi ini justru mengaburkan tujuan mulia tersebut dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas pelaksanaannya.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi praktik korupsi atau pelanggaran dalam bentuk apa pun.

“Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang melibatkan anggaran negara. Jika ada yang melanggar, pasti akan kami tindak tegas,” tegas mnctoto.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelidiki laporan tersebut. Mereka menilai bahwa penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia tanpa proses tender yang jelas merupakan indikasi kuat adanya pelanggaran. “Kami meminta KPK untuk segera menindaklanjuti laporan ini dan memastikan bahwa tidak ada praktik korupsi yang terjadi,” kata perwakilan koalisi.

Secara keseluruhan, kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara. Masyarakat menunggu tindak lanjut dari KPK dan pihak berwenang lainnya untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi ini. Semoga langkah-langkah yang diambil dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Wamendagri Apresiasi APEKSI dalam Fasilitasi Pembahasan Isu Strategis Bappeda

February 18, 2025 by admin-suaradunia

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan Apresiasi APEKSI tinggi kepada Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) atas inisiatifnya memfasilitasi pertemuan para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis menjelang orientasi kepemimpinan atau retret kepala daerah. Acara tersebut digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa.

Bima Arya menyatakan bahwa forum ini merupakan wadah penting untuk menampung aspirasi dan masukan dari daerah, khususnya dari para Kepala Bappeda. Melalui pertemuan ini, pemerintah pusat dapat menyerap berbagai perspektif daerah terkait perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan. “Forum ini sangat strategis karena memungkinkan dialog dua arah antara pusat dan daerah, bukan sekadar top-down,” ujar Bima usai acara.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mengumpulkan berbagai masukan dari daerah sebelum membahasnya lebih lanjut dalam retret kepala daerah.

“Kita ingin mendengar suara dari daerah terlebih dahulu, menampung aspirasi mereka, dan memahami kisi-kisi permasalahan yang dihadapi,” tambah Bima. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Salah satu isu strategis yang dibahas dalam forum ini adalah mengenai mandatory spending atau pengeluaran wajib pemerintah yang telah diatur oleh Undang-Undang (UU). Bima menjelaskan bahwa pembahasan ini penting untuk memastikan alokasi anggaran daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien. “Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, forum ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Mulai dari keterbatasan anggaran, koordinasi antarsektor, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah. Bima menekankan bahwa pemerintah pusat siap mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai kendala tersebut.

APEKSI, sebagai asosiasi yang mewakili pemerintah kota di seluruh Indonesia, dinilai telah berperan penting dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui forum ini, APEKSI tidak hanya menjadi jembatan komunikasi, tetapi juga mendorong terciptanya sinergi dalam perencanaan pembangunan nasional. “Kami sangat mengapresiasi peran Apresiasi APEKSI dalam mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu strategis,” kata Bima.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri serta perwakilan dari pemerintah daerah.

Mereka bersama-sama mendiskusikan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Bima berharap, hasil dari pertemuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan nasional.

Dengan adanya forum ini, diharapkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin diperkuat.

Hal ini akan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Bima menegaskan bahwa pemerintah pusat selalu terbuka untuk mendengarkan masukan dari daerah guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Ke depan, Bima berharap agar forum semacam ini dapat terus dilaksanakan secara rutin. “Ini adalah langkah awal yang baik. Kita perlu terus memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional,” pungkasnya. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan pembangunan dengan lebih baik dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

TNI AL Siapkan KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo untuk Bakti Kesehatan di Karangasem, Bali

February 16, 2025 by admin-suaradunia

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Wahidin Sudiro Husodo kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menyiapkan satu kapal perang Republik Indonesia (KRI) untuk kegiatan bakti kesehatan di Karangasem, Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara 5th Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025, yang bertujuan tidak hanya untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang maritim, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar.

KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo-991 (KRI WSH-991) akan menjadi pusat pelaksanaan program Medical Civic Action Program (MEDCAP). Kapal ini direncanakan akan bersandar di Dermaga Tanah Ampo, Kabupaten Karangasem, pada 17 Februari 2025. Program MEDCAP ini difokuskan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya para nelayan dan warga pesisir yang seringkali memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan.

KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bukti nyata komitmen TNI AL kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pesisir yang membutuhkan perhatian lebih.

“MEDCAP adalah program bakti kesehatan yang kami laksanakan untuk masyarakat sekitar, khususnya para nelayan. Ini adalah wujud nyata dari kepedulian TNI AL terhadap kesehatan dan kesejahteraan warga,” ujar Laksamana Ali di Pelabuhan Benoa, Denpasar, pada Minggu lalu di situs toto.

Layanan kesehatan dalam program MEDCAP mencakup pemeriksaan umum, kesehatan gigi, sunatan massal, donor darah, dan operasi kecil. Tim medis TNI AL, terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, bekerja sama memastikan kelancaran kegiatan.

Program bakti kesehatan ini tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Nelayan termasuk kelompok rentan terhadap penyakit akibat pekerjaan dan lingkungan, sehingga program ini sangat bermanfaat bagi mereka.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara TNI AL dengan masyarakat, terutama di daerah pesisir.

KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo-991 dipilih karena fasilitas medisnya lengkap, mendukung pelayanan kesehatan masyarakat secara efektif. Kapal ini mampu menampung tim medis dan pasien dalam jumlah besar, meningkatkan efisiensi program pelayanan kesehatan.

MEDCAP dalam MNEK 2025 menunjukkan bahwa TNI AL aktif dalam kegiatan kemanusiaan, bukan hanya tugas pertahanan. Program ini memberi manfaat bagi masyarakat Karangasem, terutama nelayan, melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas.

TNI AL menegaskan perannya sebagai bagian masyarakat, siap membantu serta melayani kapan pun dibutuhkan. MEDCAP di Karangasem diharapkan menjadi contoh kolaborasi militer dan masyarakat yang berdampak positif secara nyata.

Mahfud MD Dukung Efisiensi Anggaran, Tapi Perlu Diatur dengan Baik

February 15, 2025 by admin-suaradunia

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bahwa dirinya tidak termasuk dalam kelompok yang mempersoalkan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan saat ini. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut perlu diatur dengan lebih baik agar tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Mahfud saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) Yogyakarta di Semarang, Sabtu (tanggal).

“Enggak. Artinya, urusan efisiensi anggaran itu saya tidak menjadi bagian dari yang mempersoalkan itu, karena itu adalah program pemerintah,” kata Mahfud. Ia menegaskan bahwa sebagai mantan pejabat pemerintah, dirinya memahami pentingnya efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara. Namun, ia juga menyarankan agar kebijakan ini diatur dengan lebih baik agar tidak menimbulkan keresahan atau ketidakpastian di kalangan masyarakat maupun instansi terkait.

Mahfud menjelaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah yang wajar dalam pemerintahan, terutama dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan seperti saat ini. Namun, ia menekankan bahwa implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati dan transparan. “Silakan saja diatur kembali, asalkan dilakukan dengan baik dan jelas,” ujarnya. Menurutnya, pengaturan yang baik akan memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya efektif dalam menghemat anggaran, tetapi juga tetap memprioritaskan kepentingan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk alumni perguruan tinggi seperti IKA UII.

Ia mengapresiasi tema Munas IKA UII Ke-6 yang mencerminkan semangat gotong royong dalam mencapai kemajuan serta pembangunan nasional.

“Alumni memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi nyata bagi negeri, termasuk mengawal kebijakan pemerintah seperti efisiensi anggaran,” ujarnya.

Mahfud menambahkan bahwa efisiensi anggaran bukan langkah merugikan, melainkan memastikan setiap rupiah negara dimanfaatkan secara optimal.

Namun, ia mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaannya. “Masyarakat perlu memahami bahwa efisiensi bukan berarti pemotongan secara membabi buta, melainkan pengalokasian dana yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Selain itu, Mahfud juga menyarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih intensif terkait kebijakan ini.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan membantu mengurangi kegelisahan dan meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan efisiensi anggaran. “Masyarakat perlu tahu apa tujuan dan manfaat dari kebijakan ini. Dengan begitu, mereka akan lebih mudah menerima dan mendukung,” ujar Berita Terupdate.

Dukungan Mahfud terhadap kebijakan, meski dengan catatan perlu diatur dengan baik, menunjukkan sikapnya yang bijaksana dan konstruktif.

Ia tidak hanya mendukung langkah pemerintah, tetapi juga memberikan masukan berharga agar kebijakan berjalan efektif tanpa dampak negatif.

Dengan pendekatan tepat, efisiensi anggaran diharapkan menjadi alat efektif memperkuat perekonomian negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tokoh dihormati, pernyataan Mahfud diharapkan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran nasional.

Dengan pengaturan baik serta transparan, kebijakan ini diharapkan membawa manfaat maksimal bagi pembangunan tanpa menimbulkan keresahan masyarakat.

Polda DIY Bongkar Dua Komplotan Judi Dadu Online yang Beroperasi di TikTok

February 12, 2025 by admin-suaradunia

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil mengungkap dan meringkus dua komplotan penyelenggara judi dadu online yang memanfaatkan platform TikTok untuk menjalankan aksinya. Kedua jaringan ini beroperasi dengan cara menyiarkan langsung permainan judi dadu melalui akun TikTok, menarik perhatian banyak pemain dan menghasilkan keuntungan yang cukup besar.

Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda DIY, AKBP Slamet Riyanto, menjelaskan kedua komplotan ditangkap dalam dua operasi di Yogyakarta dan Pati.“Para pelaku beroperasi selama lima bulan dengan omzet harian rata-rata Rp2-3 juta,” ujar Slamet Riyanto dalam konferensi pers.

Modus operandi yang digunakan oleh kedua komplotan ini terbilang cukup cerdas namun berbahaya. Mereka memanfaatkan fitur siaran langsung (live streaming) di TikTok untuk menyelenggarakan permainan judi dadu secara online. Para pemain dapat memasang taruhan melalui transfer bank atau dompet digital, sementara hasil permainan diputuskan secara langsung melalui siaran tersebut. Dengan cara ini, pelaku berhasil menarik minat banyak orang, termasuk kalangan muda, untuk berpartisipasi dalam aktivitas ilegal ini.

AKBP Slamet Riyanto menambahkan bahwa operasi pengungkapan ini dilakukan setelah pihaknya menerima sejumlah laporan dari masyarakat mengenai aktivitas judi online yang marak di TikTok. Tim Siber Ditreskrimsus Polda DIY kemudian melakukan penyelidikan mendalam, termasuk memantau akun-akun TikTok yang diduga terlibat. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, tim langsung melakukan penggerebekan di dua lokasi berbeda.

Di Yogyakarta, satu komplotan berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti, seperti ponsel, laptop, dan catatan transaksi.

Sementara di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, komplotan kedua juga berhasil ditangkap dengan barang bukti serupa. Kedua kelompok ini diduga memiliki jaringan yang cukup luas, dengan anggota yang bertugas sebagai admin, dealer, dan penarik dana.

AKBP Slamet Riyanto menegaskan bahwa tindakan ini bagian dari upaya Polda DIY memberantas judi online yang semakin marak di masyarakat. “Kami tidak akan toleransi terhadap segala bentuk perjudian, apalagi yang melibatkan platform media sosial seperti TikTok. Ini sangat berbahaya karena dapat merusak moral dan mental generasi muda,” tegasnya.

Selain itu, Slamet Riyanto juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan tidak terjerumus dalam aktivitas judi online.

“Masyarakat harus sadar bahwa judi online ilegal dan berdampak negatif besar, baik secara finansial maupun sosial,” ujarnya menegaskan.

Ia meminta platform media sosial seperti TikTok lebih ketat dalam memantau konten agar tidak disalahgunakan untuk pelanggaran hukum.

Keberhasilan Polda DIY mengungkap dua komplotan judi online menjadi bukti nyata komitmen aparat hukum dalam memberantas kejahatan siber.

Langkah ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah munculnya jaringan serupa di masa mendatang.

Masyarakat diharapkan lebih aktif melaporkan aktivitas mencurigakan di media sosial agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Dengan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, Polda rans4d berharap dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bebas dari praktik-praktik ilegal seperti judi online. Upaya ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun generasi muda yang berkualitas dan berintegritas, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perkembangan teknologi.

Wapres Gibran Rakabuming Raka Jadwalkan Kunjungan Kerja ke Samarinda

February 11, 2025 by admin-suaradunia

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Samarinda, Kalimantan Timur, pada Rabu (12/2). Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda rutin Wapres Gibran untuk memantau perkembangan pembangunan dan mendengar langsung aspirasi masyarakat di berbagai daerah. Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, dipilih sebagai lokasi kunjungan karena perannya yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Kapenrem 091/ASN, Kapten CBA Yudhar Zainuddin, menyampaikan TNI dan Polri akan memberikan pengawalan tertutup selama kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Meskipun Wapres tidak menyukai pengawalan ketat, keamanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kunjungan kerja pejabat negara.

“Meski tak mau dijaga ketat, kunjungan kerja Wapres di Samarinda tetap mendapat pengawalan tertutup dari TNI dan Polri,” kata Yudhar.

Yudhar menjelaskan pengawalan tertutup bertujuan memastikan keamanan serta kelancaran kunjungan Wapres, termasuk pengaturan rute perjalanan dan koordinasi instansi terkait.

“Kami telah mempersiapkan segala kemungkinan untuk memastikan kunjungan Wapres berjalan lancar dan aman,” ujarnya.

Selain pengawalan ketat, kunjungan Wapres Gibran ke Samarinda juga akan diikuti oleh sejumlah agenda penting.

Kunjungan ini mencakup pertemuan dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta kunjungan ke lokasi strategis pembangunan di Kalimantan Timur.

Wapres Gibran diharapkan memberikan arahan dan motivasi bagi pemerintah daerah serta masyarakat dalam mendukung program-program prioritas nasional.

Kunjungan ini menjadi momentum Wapres Gibran meninjau proyek strategis Samarinda, seperti infrastruktur, pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Wapres Gibran juga dijadwalkan bertemu pelaku UKM untuk mendengar tantangan serta harapan mereka menghadapi persaingan ekonomi global.

Masyarakat Samarinda menyambut baik rencana kunjungan Wapres Gibran.

Banyak berharap kunjungan ini membawa dampak positif bagi daerah, terutama dalam pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap Wapres memberi perhatian khusus pada pembangunan Samarinda, terutama infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi,” ujar seorang warga Samarinda.

Kunjungan Wapres Gibran ke Samarinda juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya dialog langsung antara Wapres dan pemerintah daerah, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik dalam menjalankan program-program pembangunan. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi ajang bagi Wapres Gibran untuk menyampaikan visi dan misi pemerintah dalam membangun bandar togel online yang lebih maju dan sejahtera.

Dengan persiapan yang matang dan pengawalan ketat dari TNI dan Polri, kunjungan Wapres Gibran ke Samarinda diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Masyarakat Samarinda pun menantikan kedatangan Wapres dengan harapan besar akan adanya langkah-langkah konkret yang dapat mendorong kemajuan daerah mereka.

Peran Pers Berintegritas dalam Mewujudkan Kemandirian Bangsa

February 9, 2025 by admin-suaradunia

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa Hari Pers Nasional (HPN) 2025 harus menjadi momentum untuk memperkuat peran insan pers yang berintegritas dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Menurutnya, pers memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat di berbagai bidang, yang menjadi kunci untuk menciptakan akselerasi pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Lestari dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (30/1).

“Insan pers harus mampu berperan aktif dalam meningkatkan literasi masyarakat di berbagai bidang untuk menciptakan akselerasi dalam proses pembangunan demi mewujudkan kemandirian bangsa,” ujar Lestari. Ia menambahkan bahwa peningkatan literasi masyarakat merupakan salah satu syarat penting agar bangsa Indonesia dapat mencapai kemandirian. Tanpa literasi yang memadai, berbagai masalah seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan perpecahan antarmasyarakat akan sulit diatasi.

Lestari menyoroti bahwa rendahnya tingkat literasi masyarakat masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Menurutnya, pers memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi kontrol, pendidikan, dan penyebaran informasi yang dapat membantu mengatasi masalah ini. “Insan pers dengan kemampuan menjalankan fungsi kontrol, pendidikan, dan media informasi sangat tepat untuk mengatasi kondisi literasi masyarakat yang masih rendah di sejumlah sektor,” katanya.

Fungsi kontrol yang dijalankan oleh pers, menurut Lestari, dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, fungsi pendidikan pers dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berbagai isu penting, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial budaya. Dengan informasi yang akurat dan berimbang, masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Selain itu, Lestari juga menekankan pentingnya integritas dalam dunia pers. Pers yang berintegritas tidak hanya menyajikan informasi yang akurat dan faktual, tetapi juga menjaga independensi dan netralitas dalam pemberitaannya. “Pers yang berintegritas adalah pers yang mampu menjaga kepercayaan publik. Tanpa integritas, sulit bagi pers untuk menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Lestari mengajak seluruh insan pers untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, pers yang berkualitas dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. “Peran aktif insan pers yang berintegritas merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian bangsa,” tegasnya.

Di era digital seperti sekarang, tantangan yang dihadapi pers semakin kompleks. Maraknya penyebaran hoaks dan informasi yang tidak terverifikasi di media sosial sering kali mengaburkan fakta yang sebenarnya. Di sinilah peran pers profesional sangat dibutuhkan. Lestari menegaskan bahwa pers harus tetap berpegang pada prinsip jurnalistik, seperti verifikasi, akurasi, dan keberimbangan, untuk menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, Lestari juga mengajak pemerintah dan masyarakat untuk mendukung peran pers dalam meningkatkan literasi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga, sementara masyarakat harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi informasi yang berkualitas. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendukung pers yang berintegritas. Ini bukan hanya tugas insan pers, tetapi juga tugas kita bersama,” ujar situs 4d.

Dengan peran aktif dan integritas yang tinggi, insan pers diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Melalui informasi yang akurat dan edukatif, pers dapat membantu membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan partisipatif, yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Dorong Pemkot Sinkronkan Program Makan Bergizi Gratis

February 8, 2025 by admin-suaradunia

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menyelaraskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan arahan pemerintah pusat. Hal ini diungkapkan guna memastikan program tersebut berjalan lancar dan mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah di Surabaya. Rifai menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat agar program ini dapat diimplementasikan secara efektif.

“Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengimbau seluruh sekolah untuk mengalokasikan anggaran daerah khusus MBG guna mendukung perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Arahan ini sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa program MBG harus dilaksanakan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional. Anggaran dan pelaksanaannya pun akan dikelola langsung oleh pemerintah pusat,” jelas Rifai di Surabaya, Sabtu (8/2).

Menanggapi arahan tersebut, Rifai mendesak Pemkot Surabaya untuk segera menyesuaikan langkah-langkah kebijakannya agar selaras dengan petunjuk pemerintah pusat. Ia menilai, sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan alokasi anggaran digunakan secara optimal. “Kami mendorong Pemkot Surabaya untuk segera menyesuaikan program MBG dengan arahan pemerintah pusat agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

Sejak beberapa bulan terakhir, Pemkot Surabaya telah mempersiapkan anggaran khusus untuk mendukung program MBG.

Rencananya, anggaran sebesar Rp1,1 triliun dari APBD Kota Surabaya akan dialokasikan untuk program ini. Anggaran diharapkan digunakan efektif untuk makanan bergizi siswa Surabaya dan perbaikan sarana prasarana sekolah pendukung program.

Wakil Ketua DPRD juga mengapresiasi upaya Pemkot Surabaya yang telah mempersiapkan anggaran besar untuk program MBG. Namun, ia mengingatkan bahwa keselarasan dengan kebijakan pusat tetap menjadi kunci utama keberhasilan program ini. “Kami menyadari bahwa Pemkot Surabaya telah bekerja keras mempersiapkan anggaran untuk MBG. Namun, penting bagi kita untuk memastikan bahwa program ini selaras dengan arahan pemerintah pusat agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” tambah mnctoto login.

Program MBG adalah inisiatif penting untuk meningkatkan gizi anak sekolah, terutama di daerah dengan masalah gizi buruk. Dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya. Rifai berharap koordinasi baik antara pusat dan daerah membuat program ini lancar dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk mendukung segala upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam melaksanakan program MBG. Namun, sinkronisasi dengan pemerintah pusat harus menjadi prioritas agar program ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” pungkas Rifai. Dengan sinergi yang baik, diharapkan program MBG dapat menjadi contoh sukses dalam upaya meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan di Indonesia.

Airlangga Hartarto Buka Suara Soal Isu Penghapusan THR dan Gaji 13 bagi ASN

February 6, 2025 by admin-suaradunia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, akhirnya memberikan tanggapan terkait isu yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu wacana penghapusan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Isu ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan ASN dan masyarakat umum, mengingat kedua tunjangan tersebut telah lama menjadi bagian dari penghasilan yang dinantikan setiap tahun.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Rabu lalu, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, untuk membahas lebih lanjut mengenai isu tersebut. Namun, ia tidak memberikan penjelasan detail terkait skema atau aturan yang sedang disiapkan oleh pemerintah. “Kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan,” ujar Airlangga.

Meskipun demikian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembahasan ini masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan final yang diambil. Ia menekankan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak ekonomi dan kesejahteraan ASN, sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan yang dapat memengaruhi jutaan ASN di seluruh Indonesia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai nasib gaji ke-13 bagi ASN, Airlangga memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh.

Ia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan ranah Kementerian Keuangan. “Itu ranahnya menteri keuangan,” ucapnya singkat. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa keputusan terkait gaji ke-13 akan melibatkan koordinasi lebih lanjut antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Isu penghapusan THR dan gaji ke-13 ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Namun, wacana ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

ASN sebagai tulang punggung birokrasi Indonesia tentu memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Penghapusan atau pengurangan tunjangan yang selama ini menjadi bagian dari penghasilan mereka dapat memengaruhi motivasi dan kinerja ASN. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan dengan matang segala konsekuensi sebelum mengambil kebijakan terkait slot88.

Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai nasib THR dan gaji ke-13 bagi ASN. Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Keputusan akhir diharapkan dapat mengakomodir kepentingan semua pihak, baik dari sisi efisiensi anggaran maupun kesejahteraan ASN.

Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan Sukses Selesaikan Dua Kasus Pidana Melalui Pendekatan Restoratif Justice

February 3, 2025 by admin-suaradunia

Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Dua kasus pidana, yaitu penganiayaan terkait Pilkada 2024 di Kabupaten Maros dan kasus pengancaman di Kabupaten Jeneponto, berhasil diselesaikan melalui mekanisme Restoratif Justice (RJ) atau Keadilan Restoratif. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menciptakan solusi yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat.

Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, Agus Salim, menjelaskan bahwa Restoratif Justice merupakan metode penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya memperbaiki kerusakan yang timbul akibat tindak pidana. “RJ memberikan ruang bagi para pihak untuk berdamai, memulihkan hubungan, dan mengembalikan harmoni dalam masyarakat, sambil tetap memastikan pertanggungjawaban pelaku,” ujar Agus di Makassar, Senin lalu.

Kasus pertama yang diselesaikan melalui RJ adalah penganiayaan yang terjadi selama masa kampanye Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Maros.

Insiden ini melibatkan dua kubu yang berbeda pilihan, yang sempat memanas hingga menyebabkan bentrok fisik. Sementara itu, kasus kedua adalah pengancaman yang terjadi di Kabupaten Jeneponto, di mana seorang warga diancam oleh oknum tertentu. Kedua kasus ini berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan jika diselesaikan melalui proses peradilan konvensional.

Agus menegaskan penyelesaian perkara melalui RJ mengacu pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif. “RJ hanya dapat diterapkan jika ada kesepakatan dan solusi yang memungkinkan dari para pihak yang terlibat. Ini bukan berarti pelaku dibebaskan begitu saja, melainkan ada proses pertanggungjawaban yang disepakati bersama,” jelas Berita Hari ini.

Dalam proses RJ, para pihak yang terlibat diajak untuk duduk bersama, mendiskusikan akar masalah, dan mencari solusi yang adil bagi semua. Pelaku diharapkan mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan melakukan tindakan reparasi kepada korban. Sementara korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaannya dan menerima ganti rugi yang sesuai. Proses ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang mungkin rusak akibat kejadian tersebut.

Keberhasilan penyelesaian dua kasus melalui RJ membuktikan bahwa pendekatan restoratif bisa menjadi solusi efektif dalam menangani konflik sosial dan politik. Selain mengurangi beban pengadilan, RJ juga membantu mencegah eskalasi konflik yang lebih besar di masyarakat.

Dengan adanya keberhasilan ini, Kejati Sulsel berharap dapat terus mengoptimalkan penggunaan Restoratif Justice dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan. Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan keadilan bermakna bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.