Keprihatinan Partai Golkar atas Kasus Dugaan Selingkuh Ridwan Kamil

Keprihatinan Partai Golkar atas Kasus Dugaan Selingkuh Ridwan Kamil

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengungkapkan rasa prihatinnya terkait isu perselingkuhan yang melibatkan kadernya, Ridwan Kamil. Sebagai salah satu tokoh senior di partai tersebut, Ace berharap agar mantan Gubernur Jawa Barat itu diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai cobaan yang tengah dialaminya.

“Kami turut bersimpati dan berharap semoga Pak Ridwan Kamil senantiasa diberi kesabaran serta keteguhan hati dalam menjalani ujian ini,” ujar Ace saat berbincang dengan para wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada hari Senin. Pernyataan ini disampaikannya sebagai bentuk dukungan moral dari partai terhadap salah satu anggotanya yang sedang berada dalam sorotan publik.

Ace Hasan Syadzily juga menekankan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian hukum terkait dugaan yang dialamatkan kepada Ridwan Kamil. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada bukti atau putusan resmi dari pihak berwenang. Menurutnya, spekulasi yang berkembang justru dapat memperkeruh situasi dan merugikan semua pihak yang terlibat.

Ridwan Kamil sendiri merupakan salah satu figur publik yang cukup dikenal luas, baik sebagai politikus maupun mantan pemimpin daerah. Popularitasnya membuat berbagai pemberitaan tentang kehidupan pribadinya cepat menyebar dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Golkar tegaskan dukung proses hukum transparan-adil, minta privasi keluarga dihormati,” tegas Ace.

Di tengah ramainya pemberitaan ini, banyak pihak yang menilai bahwa kasus seperti ini seharusnya tidak serta-merta dijadikan bahan perdebatan publik sebelum ada klarifikasi resmi. Ace Hasan Syadzily pun mengimbau agar media dan masyarakat dapat bersikap bijak, tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya.

BACA JUGA : Jaksa KPK Tegaskan Kasus Hasto Kristiyanto Murni Penegakan Hukum

Sebagai partai yang menaungi Ridwan Kamil, Golkar tampak berusaha menjaga netralitas sembari memberikan dukungan moral.

Ace menegaskan bahwa partai akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap memberikan pendampingan hukum jika diperlukan. Namun, ia kembali menekankan bahwa segala sesuatu harus menunggu proses yang sah sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, Ridwan Kamil sendiri belum memberikan pernyataan resmi yang mendetail terkait isu ini. Pengamat nilai situasi ini ujian bagi pribadinya dan citra Partai Golkar. Meski demikian, Ace Hasan Syadzily optimistis bahwa semua pihak dapat melalui ini dengan kepala dingin dan mengedepankan prinsip keadilan.

Harapannya, kasus ini tidak sampai mengganggu kinerja politik Ridwan Kamil maupun harmoni di internal partai. Golkar harus tetap solid dan fokus pada agenda nasional, tanpa terpecah oleh isu tak jelas.

Di akhir pernyataannya, Ace kembali menyerukan agar semua pihak menghormati proses hukum dan tidak mudah terprovokasi oleh situs terbaru dan berita-berita yang belum diverifikasi. Ia yakin bahwa dengan kerja sama yang baik antara media, masyarakat, dan aparat penegak hukum, kebenaran akan dapat terungkap secara objektif.

Kapolri Tinjau Kesiapan Pelayanan Transportasi Udara di Bandara Soetta Jelang Mudik Lebaran 2025

Kapolri Tinjau Kesiapan Pelayanan Transportasi Udara di Bandara Soetta Jelang Mudik Lebaran 2025

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan inspeksi mendadak terhadap pelayanan transportasi udara di Bandara Soetta, Tangerang, Banten, dalam rangka memastikan kelancaran arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M. Kunjungan kerja ini dilakukan bersama dengan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta perwakilan manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports).

Dalam peninjauan tersebut, Kapolri Sigit tidak hanya memeriksa fasilitas bandara, tetapi juga berinteraksi langsung dengan calon penumpang untuk memastikan kenyamanan dan keamanan mereka. “Kami telah melakukan pengecekan menyeluruh dan berdialog dengan masyarakat yang menggunakan transportasi udara. Dari aspek pelayanan hingga pengamanan, semuanya berjalan sesuai harapan,” ujar Sigit di Bandara Soetta, Sabtu (15/3). Ia menekankan bahwa seluruh pihak terkait telah bekerja maksimal untuk menyambut peningkatan jumlah penumpang selama periode mudik Lebaran.

Kapolri menyatakan bahwa situasi keamanan dan kenyamanan di Bandara Soetta saat ini berjalan lancar dan terkendali.

Prosedur pemeriksaan penumpang, pengaturan antrean, serta fasilitas pendukung seperti tempat istirahat dan layanan kesehatan telah dipersiapkan dengan baik. Menurutnya, koordinasi antarinstansi, termasuk kepolisian, Kemenhub, dan Kemenkes, berjalan efektif untuk meminimalisir potensi gangguan selama puncak arus mudik.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi turut menyampaikan apresiasi atas kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi lonjakan penumpang. Ia memastikan bahwa kapasitas penerbangan, baik domestik maupun internasional, telah disesuaikan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. “Kami telah menambah frekuensi penerbangan dan memastikan seluruh maskapai mematuhi protokol keselamatan,” jelas slot 4d.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama perjalanan mudik, terutama di tengah potensi peningkatan penyebaran penyakit. “Kami menyiagakan tim medis dan posko kesehatan di bandara untuk mengantisipasi keadaan darurat,” ujar Budi.

Kunjungan Kapolri dan menteri bagian dari antisipasi pemerintah untuk mudik Lebaran 2025 aman dan nyaman. Mereka meninjau berbagai fasilitas di Bandara Soetta, termasuk posko pengamanan dan layanan bagi pemudik. Pengawasan ketat dan pelayanan prima di Bandara Soetta bantu pemudik tiba di kampung halaman dengan selamat dan lancar.

Jaksa KPK Tegaskan Kasus Hasto Kristiyanto Murni Penegakan Hukum

Jaksa KPK Tegaskan Kasus Hasto Kristiyanto Murni Penegakan Hukum

Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa proses hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, murni didasarkan pada upaya penegakan hukum tanpa adanya motif lain. Hal ini disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis, sebagai respons atas keberatan yang diajukan oleh tim hukum Hasto yang menuding adanya nuansa politis dalam kasus ini.

“Kami ingin menegaskan bahwa penanganan perkara ini sepenuhnya berdasarkan alat bukti yang sah dan memenuhi syarat hukum, bukan karena dorongan kepentingan politik atau balas dendam,” ujar jaksa KPK dalam persidangan. Pernyataan ini menanggapi argumen terdakwa yang menyebut bahwa kasus ini sengaja diarahkan untuk menjatuhkan nama baiknya.

Kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto berkaitan dengan dugaan perintangan penyidikan dalam kasus korupsi Harun Masiku serta pemberian suap. Jaksa menjelaskan bahwa seluruh proses penyidikan dan penuntutan telah mengacu pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mensyaratkan kecukupan bukti untuk menjamin keabsahan suatu perkara. “Tidak ada unsur lain yang mempengaruhi proses hukum ini selain fakta dan bukti yang ada,” tegas jaksa.

Jaksa menekankan bahwa KPK bekerja independen dan profesional dalam menangani kasus korupsi, termasuk petinggi partai politik. Penegakan hukum harus berjalan tanpa intervensi, memastikan semua langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, tim hukum Hasto Kristiyanto tetap bersikukuh bahwa kasus ini memiliki muatan politis, terutama mengingat posisinya sebagai salah satu tokoh kunci di partai berkuasa. Mereka menilai bahwa tudingan terhadap Hasto sengaja diangkat untuk melemahkan posisi politiknya. Namun, jaksa menampik anggapan slot tersebut dan menegaskan bahwa KPK tidak pernah terpengaruh oleh dinamika politik.

Masyarakat pun terbelah dalam menyikapi kasus ini.

Sebagian mendukung KPK, meyakini bahwa lembaga antikorupsi tersebut tetap konsisten memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Sebagian pihak curiga kasus Hasto Kristiyanto dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, mengingat sensitivitas posisinya di politik nasional.

Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tim hukum Hasto sebelum memutuskan apakah persidangan akan dilanjutkan atau tidak. Jika eksepsi ditolak, kasus memasuki tahap pembuktian, di mana jaksa memaparkan seluruh bukti tuntutan mereka.

Jaksa KPK kembali menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam setiap penanganan perkara. “Kami berharap publik dapat mempercayai proses hukum yang sedang berjalan. KPK tidak akan membiarkan kasus korupsi diabaikan hanya karena status atau jabatan tersangka,” pungkasnya.

Dengan demikian, kasus ini akan terus menjadi sorotan, baik dari segi hukum maupun politik. Penegasan jaksa bahwa proses hukum berjalan murni tanpa intervensi diharapkan dapat menguatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Arus Mudik di Cirebon Terkendali Jelang Lebaran 2025

Arus Mudik di Cirebon Terkendali Jelang Lebaran 2025

Polresta Cirebon melaporkan kondisi lalu lintas di wilayah hukumnya masih stabil menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Pantauan terakhir menunjukkan kelancaran arus kendaraan di sebagian besar ruas jalan utama, meski terdapat beberapa titik yang memerlukan perhatian khusus.

Kombes Pol Sumarni, Kapolresta Cirebon, menjelaskan hasil monitoring terkini di sejumlah ruas jalan strategis. “Berdasarkan pantauan kami pagi ini, arus kendaraan di jalur utama masih terbilang lancar dengan volume yang terkendali,” jelas Sumarni saat konferensi pers di Mapolresta Cirebon, Selasa (12/3/2025).

Kondisi Riil Jalan Tol dan Arteri

Analisis kepolisian menunjukkan performa lalu lintas yang cukup baik:

  • Ruas tol Cirebon menunjukkan kecepatan rata-rata kendaraan mencapai 100 km/jam
  • Volume kendaraan di tol mencapai 2.100 unit dalam rentang waktu 08.00-09.00 WIB
  • Jalan arteri utama dalam kondisi optimal dengan kelancaran di atas 90%

“Kami terus memantau perkembangan arus melalui sistem CCTV terintegrasi dan patroli rutin,” tambah Sumarni. Polresta telah mengerahkan 125 personel yang tersebar di 15 titik pengamatan strategis.

Titik Rawan yang Perlu Diwaspadai

Meski secara umum lancar, terdapat beberapa lokasi yang menunjukkan gejala kepadatan:

  1. Kawasan Weru dengan tingkat kepadatan mencapai 65%
  2. Persimpangan Jalan Siliwangi dengan arus melambat 20%
  3. Akses menuju Terminal Harjamukti yang mulai ramai

“Kepadatan di Weru terutama terjadi karena lokasi ini menjadi simpul pertemuan tiga jalur utama,” ujar Sumarni. Polresta telah menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas jika terjadi peningkatan volume kendaraan.

Antisipasi Menjelang Puncak Arus

Polresta Cirebon telah menyusun sejumlah langkah strategis:

  • Penyiapan jalur alternatif melalui Jalan Pasuketan
  • Penerapan sistem buka-tutup jalur (one way) jika diperlukan
  • Pengaturan lampu lalu lintas secara dinamis
  • Penyebaran 10 unit patroli tambahan

“Kami memperkirakan puncak arus akan terjadi dalam 3 hari mendatang,” papar Sumarni. Polresta mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fitur live tracking melalui aplikasi ‘Jalan Kita’ untuk memantau kondisi terkini.

“Kami berkomitmen menjaga kelancaran arus mudik hingga masa arus balik nanti,” tegas slot toto. Masyarakat dapat melaporkan gangguan lalu lintas melalui nomor darurat 112 atau akun twitter @infoLantasCirebon.

Dengan pengaturan yang matang ini, Polresta Cirebon optimis dapat menjaga kenyamanan perjalanan mudik masyarakat. Pemantauan rutin akan terus dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan perkembangan situasi.

Bakamla Siagakan Empat Kapal Negara untuk Jaga Keamanan Selama Libur Lebaran 2025

Bakamla Siagakan Empat Kapal Negara untuk Jaga Keamanan Selama Libur Lebaran 2025

Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Zona Maritim Barat telah menyiagakan empat kapal negara untuk menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, khususnya zona barat, selama libur Lebaran 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aktivitas pelayaran dan arus mudik berjalan lancar dan aman, meskipun dalam masa libur panjang.

“Cuti lebaran tidak diberlakukan bagi unsur-unsur kapal negara yang sedang melakukan operasi. Mau lebaran atau tidak, tetap beroperasi,” tegas Kepala Zona Barat Bakamla, Laksamana Pertama Bambang Trijanto, dalam keterangannya di Batam, Minggu (10/3). Ia menekankan bahwa Bakamla akan terus bekerja tanpa henti untuk menjaga keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia, terutama selama masa libur Lebaran yang rentan terhadap peningkatan aktivitas pelayaran.

Bambang menjelaskan bahwa keempat kapal negara yang disiagakan akan beroperasi secara intensif untuk memantau dan mengamankan wilayah perairan zona barat.

Kami memastikan kapal yang melintas perairan Indonesia, terutama untuk mudik, beroperasi aman dan lancar. Bakamla berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan kepolisian untuk kelancaran arus mudik dan balik Lebaran.

Selama libur Lebaran, aktivitas pelayaran di perairan Indonesia biasanya mengalami peningkatan signifikan, terutama di zona barat yang menjadi jalur utama transportasi laut. Hal ini menuntut kesiapan ekstra dari Bakamla untuk mengantisipasi potensi gangguan, seperti kecelakaan laut, pelanggaran batas wilayah, atau tindak kejahatan di laut. “Kami akan terus memantau dan merespons setiap situasi yang mungkin terjadi di perairan kami,” tambah Bambang.

Bakamla juga akan memastikan bahwa semua kapal yang beroperasi selama libur Lebaran mematuhi aturan keselamatan pelayaran. “Kami akan melakukan inspeksi rutin terhadap kapal-kapal yang melintas, terutama yang digunakan untuk transportasi penumpang mudik. Keselamatan penumpang adalah prioritas utama kami,” ujar slot toto. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol keselamatan saat menggunakan transportasi laut.

Selain menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, Bakamla juga akan membantu kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025.

“Kami akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa semua jalur pelayaran berfungsi dengan baik dan tidak ada gangguan yang menghambat perjalanan mudik,” ujar Bambang. Ia menambahkan bahwa Bakamla telah menyiapkan skenario antisipasi untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk kondisi cuaca buruk atau peningkatan volume kapal.

Dukungan dari masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia. Bambang mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap aktivitas mencurigakan atau pelanggaran yang terjadi di laut. “Kami membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjaga keamanan laut. Jika ada hal mencurigakan, segera laporkan kepada pihak berwajib,” ujarnya.

Dengan kesiapan dan koordinasi yang baik, Bakamla optimistis dapat menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas pelayaran selama libur Lebaran 2025. “Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan memastikan bahwa semua warga bisa merayakan Lebaran dengan aman dan nyaman,” tutup Bambang.

Kehadiran Bakamla di perairan Indonesia selama libur Lebaran diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan transportasi laut. Dengan empat kapal negara yang disiagakan, Bakamla siap menghadapi segala tantangan dan memastikan bahwa perairan Indonesia tetap aman dan terkendali.

164.298 Personel Gabungan Siap Amankan Mudik Lebaran 2025

164.298 Personel Gabungan Siap Amankan Mudik Lebaran 2025

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan sebanyak 164.298 personel gabungan untuk mengamankan arus mudik Lebaran 2025. Operasi Ketupat 2025, yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk TNI, Basarnas, BMKG, Dinas Perhubungan, Pramuka, dan lembaga lainnya. Hal ini disampaikan Sigit saat memimpin apel gelar pasukan di Lapangan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis lalu.

Operasi Ketupat 2025 bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik, yang setiap tahunnya menjadi momentum besar bagi masyarakat Indonesia. Sigit menjelaskan bahwa personel gabungan ini akan ditempatkan di 2.835 posko pengamanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Posko tersebut terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, dan 309 pos terpadu. Pos-pos ini akan berfokus pada pengamanan 126.736 objek vital, seperti masjid, lokasi Salat Idulfitri, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, serta objek wisata.

Kapolri menegaskan bahwa pengamanan mudik Lebaran 2025 tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sedang bepergian. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan tenang dan lancar, tanpa gangguan yang berarti,” ujar Sigit. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan, seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan parah, atau bencana alam.

Selain pengamanan fisik, Operasi Ketupat 2025 juga akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti bantuan kesehatan, informasi perjalanan, dan bantuan darurat.

Sigit menyebutkan bahwa pos-pos pelayanan akan dilengkapi dengan tenaga medis, petugas informasi, dan fasilitas pendukung lainnya. “Kami ingin memastikan bahwa setiap warga yang membutuhkan bantuan dapat dengan mudah mengakses layanan yang disediakan,” jelas rans4d.

Tidak hanya itu, BMKG juga turut berperan penting dalam operasi ini dengan memberikan informasi cuaca terkini, terutama untuk wilayah-wilayah yang rawan bencana alam seperti banjir atau tanah longsor. Sementara itu, Basarnas akan siaga penuh untuk memberikan respons cepat jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat lainnya. Dinas Perhubungan juga telah menyiapkan skenario pengaturan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan di titik-titik rawan.

Sigit juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan menghindari tindakan membahayakan keselamatan bersama. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bekerja sama demi kelancaran mudik tahun ini. Keselamatan dan keamanan adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Dengan persiapan yang matang dan koordinasi antarinstansi yang solid, diharapkan Operasi Ketupat 2025 dapat berjalan lancar dan sukses. Masyarakat pun diharapkan dapat merayakan Idulfitri dengan tenang, aman, dan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta.

Bupati Malang Pastikan Arema FC Bisa Berkandang di Stadion Kanjuruhan

Bupati Malang Pastikan Arema FC Bisa Berkandang di Stadion Kanjuruhan

Bupati Malang, Jawa Timur, M. Sanusi, memastikan bahwa Stadion Kanjuruhan di Kecamatan Kepanjen siap digunakan sebagai kandang baru bagi klub sepak bola Arema FC. Hal ini disampaikan Sanusi usai peresmian stadion tersebut oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Senin (10/3/2025). Peresmian ini dilakukan secara virtual bersama 16 stadion sepak bola lainnya di berbagai daerah.

“Hari ini, Stadion Kanjuruhan telah diresmikan oleh Bapak Presiden. Dalam waktu dekat, stadion ini akan digunakan oleh Arema FC sebagai lokasi kandang mereka,” kata Sanusi saat ditemui di Stadion Kanjuruhan. Ia menjelaskan bahwa manajemen Arema FC telah mengajukan permohonan izin penggunaan stadion tersebut, dan pihaknya sedang menjadwalkan pembahasan lebih lanjut terkait mekanisme penggunaannya.

Stadion Kanjuruhan, yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bupati Malang, diproyeksikan menjadi tuan rumah bagi tim berjuluk Singo Edan tersebut. Sanusi menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan proses peralihan kandang Arema FC berjalan lancar. “Kami akan segera membahas detail penggunaan stadion ini bersama manajemen Arema. Tinggal menunggu jadwalnya saja,” ujarnya.

Peresmian Stadion Kanjuruhan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi momen penting bagi Bupati Malang, terutama bagi dunia sepak bola di wilayah tersebut. Stadion ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat pertandingan, tetapi juga sebagai pusat olahraga dan kebanggaan masyarakat Malang. “Stadion ini dibangun untuk mendukung perkembangan sepak bola di Malang dan sekitarnya. Kami berharap Arema FC bisa memberikan performa terbaik di kandang barunya,” tambah Sanusi.

Arema FC, yang memiliki basis suporter yang besar dan loyal, diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas baru ini untuk meningkatkan prestasi tim. Stadion Kanjuruhan dilengkapi dengan fasilitas modern yang memenuhi standar nasional dan internasional, sehingga diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pemain, ofisial, dan penonton. “Kami ingin Arema FC bisa bermain dengan nyaman dan aman di stadion ini. Ini adalah wujud komitmen kami untuk mendukung sepak bola Indonesia,” ujar Sanusi.

Selain sebagai kandang Arema FC, Stadion Kanjuruhan juga akan digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga dan sosial lainnya.

Sanusi menjelaskan bahwa stadion ini akan menjadi pusat aktivitas masyarakat, mulai dari turnamen sepak bola amatir hingga event-event besar lainnya. “Stadion ini tidak hanya untuk Arema FC, tetapi juga untuk masyarakat Malang. Kami ingin fasilitas ini dimanfaatkan secara maksimal,” kata rans4d.

Di sisi lain, Sanusi juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga dan merawat Stadion Kanjuruhan. “Kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk suporter Arema FC, untuk menjaga kebersihan dan keamanan stadion ini. Ini adalah aset kita bersama,” ujarnya. Ia berharap, dengan adanya stadion ini, semangat sepak bola di Malang akan semakin meningkat.

Dengan peresmian Stadion Kanjuruhan, Arema FC kini memiliki kandang baru yang representatif untuk mendukung aktivitas tim. Sanusi menegaskan bahwa Pemkab Malang akan terus mendukung perkembangan sepak bola di wilayahnya, termasuk melalui pembinaan pemain muda dan peningkatan fasilitas olahraga. “Kami berkomitmen untuk menjadikan Malang sebagai kota sepak bola yang maju dan berprestasi,” pungkasnya.

Melalui langkah ini, diharapkan Arema FC dapat terus menghadirkan tontonan sepak bola yang berkualitas dan memikat hati suporter setianya. Stadion Kanjuruhan diharapkan menjadi simbol kebangkitan sepak bola Malang dan wujud nyata dukungan pemerintah bagi perkembangan olahraga di Indonesia.

Panglima TNI Jelaskan Posisi Seskab Teddy Setara Eselon II

Panglima TNI Jelaskan Posisi Seskab Teddy Setara Eselon II

Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, menjelaskan bahwa jabatan Sekretaris Kabinet (Seskab) yang diemban oleh Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya setara dengan pejabat Eselon II. Hal ini disampaikan Agus usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2025). Menurutnya, jabatan Eselon II dapat diduduki oleh perwira TNI aktif dengan pangkat maksimal bintang satu.

“Jabatan Seskab itu setara dengan Eselon II, dan Eselon II bisa dijabat oleh perwira TNI aktif dengan pangkat maksimal bintang satu,” ujar Agus. Ia menambahkan bahwa hal ini menjadi dasar kenaikan pangkat Teddy dari Mayor menjadi Letkol melalui surat perintah sebagai penyesuaian dengan jabatan yang diembannya. “Kenaikan pangkat ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan tanggung jawab dan wewenang yang melekat pada posisi Seskab,” jelasnya.

Agus menjelaskan bahwa posisi Seskab berada di bawah Sesmilpres, sesuai Perpres Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. “Sesmilpres dijabat oleh tentara aktif, dan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap kementerian memiliki undang-undang sendiri yang mengatur bahwa jabatan tertentu dapat dijabat oleh tentara aktif,” ucapnya.

Penjelasan ini disampaikan untuk menjawab pertanyaan publik terkait penempatan perwira TNI aktif dalam jabatan sipil.

Agus menegaskan bahwa penempatan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip netralitas TNI.

Kami selalu memastikan setiap penugasan TNI dalam jabatan sipil sesuai peraturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan tugas utama mereka.”

“Agus menegaskan bahwa penempatan perwira TNI dalam jabatan pemerintahan bertujuan memastikan koordinasi serta sinergi optimal antara instansi sipil dan militer.

“Ini adalah bagian dari upaya kita untuk memperkuat kerja sama antarinstansi dalam mendukung kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Di sisi lain, kenaikan pangkat Teddy dari Mayor menjadi Letkol juga menuai apresiasi dari berbagai pihak. Menurut Agus, kenaikan pangkat ini merupakan bentuk pengakuan atas kompetensi dan dedikasi Teddy dalam menjalankan tugasnya sebagai Seskab. “Letkol Teddy telah menunjukkan kinerja yang baik dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Kenaikan pangkat ini adalah bentuk penghargaan atas kontribusinya,” kata rans4d.

Agus juga menegaskan bahwa TNI selalu berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa setiap penugasan perwira TNI dilakukan dengan transparan dan akuntabel. “Kami akan terus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan aturan dan mendukung tujuan nasional,” ujarnya.

Dengan penjelasan ini, diharapkan publik dapat memahami bahwa penempatan perwira TNI dalam jabatan sipil, termasuk posisi Seskab, dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan berdasarkan peraturan yang berlaku. “Kami berharap ini dapat menjadi contoh baik dalam meningkatkan sinergi antara instansi sipil dan militer untuk kemajuan bangsa,” pungkas Agus.

KSAU Perintahkan Penguatan Alutsista untuk Tingkatkan Pertahanan Udara Nasional

KSAU Perintahkan Penguatan Alutsista untuk Tingkatkan Pertahanan Udara Nasional

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, menegaskan pentingnya memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) guna meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia. Hal ini disampaikan Tonny dalam rapat pimpinan yang digelar di Markas Besar Angkatan Udara (Mabes AU), Cilangkap, Jakarta Timur, seperti dikutip dalam siaran pers resmi TNI AU, Sabtu (24/2/2025). Tonny meminta seluruh jajarannya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan alutsista baru dalam waktu dekat.

Dalam rapat tersebut, Tonny menjelaskan bahwa TNI AU sedang dalam proses pengadaan alutsista canggih, termasuk pesawat tempur generasi terbaru beserta perlengkapan pendukungnya. “Kita harus siap menerima dan mengoperasikan alutsista baru ini. Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan daya tempur dan pertahanan udara kita,” ujarnya. Beberapa unit pertama dari alutsista tersebut dijadwalkan tiba dalam waktu dekat, sementara pengiriman selanjutnya akan dilakukan secara bertahap.

Tonny menekankan bahwa penguatan alutsista ini merupakan bagian dari upaya modernisasi TNI AU yang telah direncanakan sejak lama. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan alutsista yang sudah ada. Dunia terus berkembang, dan kita harus mengikuti perkembangan teknologi pertahanan untuk menjaga kedaulatan udara Indonesia,” jelasnya. Ia juga meminta seluruh personel TNI AU untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan operasional dalam menghadapi alutsista baru tersebut.

Selain pesawat tempur, Tonny juga menyoroti pentingnya perlengkapan pendukung lainnya, seperti sistem radar, persenjataan canggih, dan fasilitas pemeliharaan. “Alutsista yang canggih tidak akan berarti tanpa dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mumpuni. Karena itu, kita harus memastikan bahwa semua aspek ini siap dan terintegrasi dengan baik,” tambahnya.

Rapat pimpinan ini juga membahas langkah-langkah strategis lainnya, termasuk peningkatan pelatihan dan latihan gabungan dengan negara sahabat.

Tonny menegaskan bahwa kerja sama internasional dalam bidang pertahanan udara sangat penting untuk memperkuat kapabilitas TNI AU. “Kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan global. Latihan bersama dan pertukaran pengetahuan dengan negara sahabat akan membantu kita meningkatkan kemampuan operasional,” ujarnya.

Di sisi lain, Tonny mengingatkan seluruh jajarannya untuk tetap menjaga disiplin dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. “Kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan udara Indonesia. Setiap personel harus siap dan mampu menghadapi tantangan yang ada,” pesannya. Ia juga meminta agar proses pengadaan dan pengoperasian alutsista baru dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Penguatan alutsista ini diharapkan dapat meningkatkan daya deterren TNI AU dalam menghadapi ancaman keamanan udara, baik dari dalam maupun luar negeri. “Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Dengan alutsista yang canggih dan personel yang terlatih, kita bisa memastikan bahwa pertahanan udara Indonesia tetap kuat,” tegas mnc toto.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, TNI AU berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Kedatangan alutsista baru ini diharapkan menjadi momentum bagi TNI AU untuk mencapai standar pertahanan udara yang setara dengan negara-negara maju di kawasan. “Kita tidak boleh berpuas diri. Tantangan ke depan akan semakin kompleks, dan kita harus selalu siap,” tutup Tonny.

Ombudsman RI Proses Laporan Dugaan Malaadministrasi dalam PHK TPP Desa

Ombudsman RI Proses Laporan Dugaan Malaadministrasi dalam PHK TPP Desa

Ombudsman Republik Indonesia tengah memproses laporan dugaan malaadministrasi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.040 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa oleh Kementerian Desa. Laporan ini diajukan oleh para pendamping desa yang merasa dirugikan atas keputusan PHK tersebut. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kasus ini.

“Karena ini laporan atau pengaduan, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan,” kata Robert dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (6/3). Ia menambahkan bahwa proses pemeriksaan akan melibatkan pemanggilan berbagai pihak terkait, termasuk Menteri Desa, Yandri Susanto, serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu. “Kami akan menggali informasi, klarifikasi, dan pada akhirnya menerbitkan laporan hasil pemeriksaan,” jelasnya.

Robert menegaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan nantinya akan menentukan apakah dugaan malaadministrasi dalam kasus ini terbukti atau tidak. “Di laporan hasil pemeriksaan ini akan terlihat terbukti tidak dugaan malaadministrasinya. Karena ini soal pelayanan publik dan hubungan kerja, jika terbukti, Ombudsman akan menjelaskan bentuk malaadministrasinya,” ujar Robert. Ia juga menekankan bahwa Ombudsman akan bersikap transparan dan objektif dalam menangani kasus ini.

Sementara itu, perwakilan Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia), Hendriyatna, menyatakan bahwa kontrak kerja 1.040 TPP Desa seharusnya masih berlaku hingga Desember 2025. “Kontrak mereka seharusnya masih berjalan hingga akhir 2025. PHK yang dilakukan secara sepihak ini jelas merugikan dan tidak sesuai dengan perjanjian awal,” ujar Hendriyatna. Ia menambahkan bahwa keputusan PHK ini telah menimbulkan keresahan di kalangan pendamping desa, yang selama ini telah berkontribusi besar dalam pembangunan desa.

Hendriyatna juga mempertanyakan alasan di balik keputusan PHK tersebut.

Menurutnya, TPP Desa memiliki peran penting dalam mendukung program-program Kementerian Desa, termasuk dalam pelaksanaan Dana Desa. “Mereka adalah ujung tombak pembangunan desa. PHK ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengganggu kelancaran program-program desa,” tegas rans4d.

Ombudsman RI berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara adil dan transparan. Robert menjelaskan bahwa pihaknya akan memastikan semua fakta dan bukti terkait kasus ini dikumpulkan dan dianalisis dengan cermat. “Kami akan memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan prosedur dan prinsip keadilan,” ujarnya. Ia juga mengimbau semua pihak untuk bersabar dan memberikan ruang bagi Ombudsman untuk bekerja secara profesional.

Kasus ini menimbulkan sorotan publik, terutama karena melibatkan nasib ribuan tenaga pendamping desa yang selama ini berkontribusi dalam pembangunan di tingkat akar rumput. Banyak pihak menilai bahwa PHK sepihak ini dapat berdampak negatif terhadap program-program pembangunan desa yang sedang berjalan. “Kami berharap Ombudsman dapat memberikan solusi yang adil bagi para TPP Desa,” ujar seorang aktivis pembangunan desa.

Dengan proses pemeriksaan yang sedang berjalan, diharapkan kasus ini dapat segera diselesaikan dan memberikan keadilan bagi para TPP Desa. Ombudsman RI juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif kepada Kementerian Desa untuk mencegah terjadinya malaadministrasi serupa di masa depan. “Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berharap ada keadilan bagi para pendamping desa,” tutup Hendriyatna.