BNPT Tingkatkan Edukasi Masyarakat untuk Penerimaan Mantan Narapidana Terorisme

BNPT Tingkatkan Edukasi Masyarakat untuk Penerimaan Mantan Narapidana Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menerima kembali mantan narapidana terorisme (napiter) yang telah menyelesaikan masa hukuman. Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menjelaskan bahwa edukasi ini dilakukan secara terpadu melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Daerah Luar Lembaga Pemasyarakatan. Tim ini melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan Kementerian Sosial, untuk memastikan proses reintegrasi napiter berjalan lancar.

Eddy menyampaikan hal tersebut dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis (22/2/2025). Menurutnya, upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keamanan nasional, tetapi juga memberikan kesempatan bagi napiter untuk kembali ke masyarakat dan hidup secara produktif. “Kami ingin memastikan bahwa mereka yang telah menyelesaikan masa hukuman bisa diterima kembali oleh lingkungannya tanpa stigma negatif,” ujar Eddy.

Selain memberikan edukasi, BNPT juga akan mendampingi napiter yang telah bebas untuk kembali ke rumah masing-masing.

Proses ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), Komandan Rayon Militer (Danramil), Bintara Pembina Desa (Babinsa), serta perangkat Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibnas). Tokoh masyarakat juga dilibatkan untuk memastikan bahwa proses reintegrasi berjalan dengan baik dan diterima oleh warga setempat.

Eddy menekankan bahwa pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis. “Kami ingin memastikan bahwa mereka yang kembali ke masyarakat tidak merasa terisolasi atau tertekan. Dukungan dari lingkungan sekitar sangat penting untuk mencegah mereka kembali terpapar paham radikal,” jelasnya.

Selain itu, BNPT juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memberikan pendampingan dan pelatihan keterampilan bagi mantan napiter. Tujuannya adalah agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan kelompok radikal. “Kami berharap, dengan dukungan ini, mereka bisa membangun kehidupan baru yang lebih baik,” tambah rans4d.

Acara peluncuran buku dan pemutaran film ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme serta pentingnya reintegrasi sosial. Buku dan film tersebut mengisahkan pengalaman nyata individu yang terjerumus dalam konflik serta perjuangan mereka untuk kembali ke masyarakat.

Eddy berharap program-program ini dapat mengubah persepsi masyarakat mengenai mantan napiter dan memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih baik.

“Dengan pendekatan humanis dan kolaboratif, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, damai, serta mencegah penyebaran paham radikal,” ujar Eddy.

BNPT berkomitmen memastikan program deradikalisasi berjalan efektif melalui kerja sama dengan berbagai pihak dan pendekatan yang lebih inklusif serta holistik.

Mahfud MD Dukung Efisiensi Anggaran, Tapi Perlu Diatur dengan Baik

Mahfud MD Dukung Efisiensi Anggaran, Tapi Perlu Diatur dengan Baik

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bahwa dirinya tidak termasuk dalam kelompok yang mempersoalkan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan saat ini. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut perlu diatur dengan lebih baik agar tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Mahfud saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) Yogyakarta di Semarang, Sabtu (tanggal).

“Enggak. Artinya, urusan efisiensi anggaran itu saya tidak menjadi bagian dari yang mempersoalkan itu, karena itu adalah program pemerintah,” kata Mahfud. Ia menegaskan bahwa sebagai mantan pejabat pemerintah, dirinya memahami pentingnya efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara. Namun, ia juga menyarankan agar kebijakan ini diatur dengan lebih baik agar tidak menimbulkan keresahan atau ketidakpastian di kalangan masyarakat maupun instansi terkait.

Mahfud menjelaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah yang wajar dalam pemerintahan, terutama dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan seperti saat ini. Namun, ia menekankan bahwa implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati dan transparan. “Silakan saja diatur kembali, asalkan dilakukan dengan baik dan jelas,” ujarnya. Menurutnya, pengaturan yang baik akan memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya efektif dalam menghemat anggaran, tetapi juga tetap memprioritaskan kepentingan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk alumni perguruan tinggi seperti IKA UII.

Ia mengapresiasi tema Munas IKA UII Ke-6 yang mencerminkan semangat gotong royong dalam mencapai kemajuan serta pembangunan nasional.

“Alumni memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi nyata bagi negeri, termasuk mengawal kebijakan pemerintah seperti efisiensi anggaran,” ujarnya.

Mahfud menambahkan bahwa efisiensi anggaran bukan langkah merugikan, melainkan memastikan setiap rupiah negara dimanfaatkan secara optimal.

Namun, ia mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaannya. “Masyarakat perlu memahami bahwa efisiensi bukan berarti pemotongan secara membabi buta, melainkan pengalokasian dana yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Selain itu, Mahfud juga menyarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih intensif terkait kebijakan ini.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan membantu mengurangi kegelisahan dan meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan efisiensi anggaran. “Masyarakat perlu tahu apa tujuan dan manfaat dari kebijakan ini. Dengan begitu, mereka akan lebih mudah menerima dan mendukung,” ujar Berita Terupdate.

Dukungan Mahfud terhadap kebijakan, meski dengan catatan perlu diatur dengan baik, menunjukkan sikapnya yang bijaksana dan konstruktif.

Ia tidak hanya mendukung langkah pemerintah, tetapi juga memberikan masukan berharga agar kebijakan berjalan efektif tanpa dampak negatif.

Dengan pendekatan tepat, efisiensi anggaran diharapkan menjadi alat efektif memperkuat perekonomian negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tokoh dihormati, pernyataan Mahfud diharapkan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran nasional.

Dengan pengaturan baik serta transparan, kebijakan ini diharapkan membawa manfaat maksimal bagi pembangunan tanpa menimbulkan keresahan masyarakat.

Peran Pers Berintegritas dalam Mewujudkan Kemandirian Bangsa

Peran Pers Berintegritas dalam Mewujudkan Kemandirian Bangsa

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa Hari Pers Nasional (HPN) 2025 harus menjadi momentum untuk memperkuat peran insan pers yang berintegritas dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Menurutnya, pers memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat di berbagai bidang, yang menjadi kunci untuk menciptakan akselerasi pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Lestari dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (30/1).

“Insan pers harus mampu berperan aktif dalam meningkatkan literasi masyarakat di berbagai bidang untuk menciptakan akselerasi dalam proses pembangunan demi mewujudkan kemandirian bangsa,” ujar Lestari. Ia menambahkan bahwa peningkatan literasi masyarakat merupakan salah satu syarat penting agar bangsa Indonesia dapat mencapai kemandirian. Tanpa literasi yang memadai, berbagai masalah seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan perpecahan antarmasyarakat akan sulit diatasi.

Lestari menyoroti bahwa rendahnya tingkat literasi masyarakat masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Menurutnya, pers memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi kontrol, pendidikan, dan penyebaran informasi yang dapat membantu mengatasi masalah ini. “Insan pers dengan kemampuan menjalankan fungsi kontrol, pendidikan, dan media informasi sangat tepat untuk mengatasi kondisi literasi masyarakat yang masih rendah di sejumlah sektor,” katanya.

Fungsi kontrol yang dijalankan oleh pers, menurut Lestari, dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, fungsi pendidikan pers dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berbagai isu penting, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial budaya. Dengan informasi yang akurat dan berimbang, masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Selain itu, Lestari juga menekankan pentingnya integritas dalam dunia pers. Pers yang berintegritas tidak hanya menyajikan informasi yang akurat dan faktual, tetapi juga menjaga independensi dan netralitas dalam pemberitaannya. “Pers yang berintegritas adalah pers yang mampu menjaga kepercayaan publik. Tanpa integritas, sulit bagi pers untuk menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Lestari mengajak seluruh insan pers untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, pers yang berkualitas dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. “Peran aktif insan pers yang berintegritas merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian bangsa,” tegasnya.

Di era digital seperti sekarang, tantangan yang dihadapi pers semakin kompleks. Maraknya penyebaran hoaks dan informasi yang tidak terverifikasi di media sosial sering kali mengaburkan fakta yang sebenarnya. Di sinilah peran pers profesional sangat dibutuhkan. Lestari menegaskan bahwa pers harus tetap berpegang pada prinsip jurnalistik, seperti verifikasi, akurasi, dan keberimbangan, untuk menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, Lestari juga mengajak pemerintah dan masyarakat untuk mendukung peran pers dalam meningkatkan literasi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga, sementara masyarakat harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi informasi yang berkualitas. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendukung pers yang berintegritas. Ini bukan hanya tugas insan pers, tetapi juga tugas kita bersama,” ujar situs 4d.

Dengan peran aktif dan integritas yang tinggi, insan pers diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Melalui informasi yang akurat dan edukatif, pers dapat membantu membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan partisipatif, yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

Airlangga Hartarto Buka Suara Soal Isu Penghapusan THR dan Gaji 13 bagi ASN

Airlangga Hartarto Buka Suara Soal Isu Penghapusan THR dan Gaji 13 bagi ASN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, akhirnya memberikan tanggapan terkait isu yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu wacana penghapusan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Isu ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan ASN dan masyarakat umum, mengingat kedua tunjangan tersebut telah lama menjadi bagian dari penghasilan yang dinantikan setiap tahun.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Rabu lalu, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, untuk membahas lebih lanjut mengenai isu tersebut. Namun, ia tidak memberikan penjelasan detail terkait skema atau aturan yang sedang disiapkan oleh pemerintah. “Kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan,” ujar Airlangga.

Meskipun demikian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembahasan ini masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan final yang diambil. Ia menekankan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak ekonomi dan kesejahteraan ASN, sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan yang dapat memengaruhi jutaan ASN di seluruh Indonesia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai nasib gaji ke-13 bagi ASN, Airlangga memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh.

Ia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan ranah Kementerian Keuangan. “Itu ranahnya menteri keuangan,” ucapnya singkat. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa keputusan terkait gaji ke-13 akan melibatkan koordinasi lebih lanjut antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Isu penghapusan THR dan gaji ke-13 ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Namun, wacana ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

ASN sebagai tulang punggung birokrasi Indonesia tentu memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Penghapusan atau pengurangan tunjangan yang selama ini menjadi bagian dari penghasilan mereka dapat memengaruhi motivasi dan kinerja ASN. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan dengan matang segala konsekuensi sebelum mengambil kebijakan terkait slot88.

Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai nasib THR dan gaji ke-13 bagi ASN. Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Keputusan akhir diharapkan dapat mengakomodir kepentingan semua pihak, baik dari sisi efisiensi anggaran maupun kesejahteraan ASN.

Partisipasi Kontingen Indonesia di Hari Republik India Bikin Bangga

Partisipasi Kontingen Indonesia di Hari Republik India Bikin Bangga

Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi sangat antusias menyambut partisipasi kontingen Indonesia dalam perayaan Hari Republik ke-76 India.

Kehadiran mereka untuk pertama kalinya ikut berbaris tentu membuat bangga tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi India. Ini menunjukkan hubungan yang semakin erat antara kedua negara sahabat ini. Partisipasi kontingen Indonesia di Hari Republik India benar-benar menjadi momen yang spesial dan membanggakan.

Dalam sambutannya saat kemabian kedatangan Presiden Prabowo Subianto beserta kontingen Indonesia di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu, PM Modi mengucapkan rasa bangga dan bahagia sebab Indonesia berada sebagai tamu kehormatan dalam adanya perayaan sejarah tersebut.

“Yang Mulia, kunjungan Anda ke India sebagai tamu utama perayaan Hari Republik besok merupakan suatu kebanggaan besar bagi kami. Kami juga gembira menyaksikan kontingen Indonesia berbaris untuk pertama kalinya di acara ini,” ujarnya.

Modi juga mengucapkan selamat datang hangat kepada delegasi Indonesia, dan menekankan pentingnya perhubungan bilateral antara dua negara semakin resmi.

“Sekali lagi, saya menyambut Anda dan delegasi Anda di India. Terima kasih banyak,” katanya menutup sambutan.

Indonesia partisipasi dalam perayaan Hari Republik India, Minggu (26/1), diwakili dengan pengiriman 352 prajurit TNI dan para taruna di Akademi Militer (Akmil) Indonesia untuk defile Parade Hari Republik India.

Sebelumnya, sebelum keberangkatan kunjungan kenegaraan ke India, Presiden RI Prabowo Subianto di Lapangan Terbang Nasional TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1) berkata bahwa Pemerintah India akan menempatkan prajurit TNI di barisan terdepan dalam agenda itu.

“Dalam perayaan hari Republik mereka yang ke-76, mereka juga mengundang pasukan kita, TNI yang akan ikut defile dan kalau tidak salah, kita mendapatkan tempat kehormatan yang paling depan dalam defile tersebut sebagai kontingen kehormatan,” katanya.

At 16 Januari 2025, pemimpin Kementerian Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melayan duel Kontingen Patriot Indonesia ke India dari Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

Selain itu, Sjafrie menimpak pers berpesan kepada Kontingen Patriot Indonesia agar menunjukkan sikap prajurit TNI prima dalam sambutannya.

“Kita negara besar yang bermartabat dan berwibawa. Gerakan harus seragam, serentak, serta semangat dalam melaksanakan kegiatan yang ditampilkan baik itu PBB maupun upacara militer,” katanya.

Partisipasi Indonesia dalam Parade Hari Republik India di New Delhi diharapkan mempererat hubungan persahabatan dan rasa saling menghormati kedua negara.

Semoga kehadiran mereka dapat semakin mempererat persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan India di masa depan. Selamat kepada kontingen Indonesia atas prestasi yang telah diraih, semoga semakin sukses dan terus memberikan kontribusi positif bagi kedua negara.

Solusi Cepat dari Disdukcapil Bandarlampung untuk Dokumen Kependudukan yang Rusak

Solusi Cepat dari Disdukcapil Bandarlampung untuk Dokumen Kependudukan yang Rusak

Bandarlampun (SUARA DUNIA) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bandarlampung siap memberikan solusi cepat bagi warga yang dokumen kependudukannya rusak akibat banjir. Banjir memang seringkali menyebabkan kerusakan pada berbagai dokumen penting, termasuk kartu identitas, akta kelahiran, dan kartu keluarga.

Disdukcapil Bandarlampung memahami betapa pentingnya dokumen kependudukan bagi setiap warga. Oleh karena itu, mereka siap memberikan pelayanan terbaik untuk memperbaiki dokumen-dokumen yang rusak akibat bencana alam tersebut. Warga tidak perlu khawatir, karena Disdukcapil Bandarlampung akan memberikan bantuan dengan cepat dan efisien.

Dengan adanya solusi cepat dari Disdukcapil Bandarlampung, diharapkan warga yang terkena dampak banjir dapat segera mendapatkan dokumen kependudukan yang utuh dan valid. Hal ini tentu akan membantu mereka dalam berbagai urusan administratif, seperti mengurus SIM, paspor, dan berbagai keperluan lainnya.

“Sehingga, masyarakat tidak perlu cemas akan hilangnya dokumen akibat banjir. Namun, kami pasti akan menyediakan sistem untuk memperbaikinya,” kata Kepala Disdukcapil Bandarlampung Febriana di Bandarlampung, Kamis.

“Kami menjadikannya saat meninjau lokasi, karena sudah ada warga yang melaporkan yang hilang dokumen, langsung kami cetak. Laporan lainnya juga kami cetak secara bertahap,” kata Febriana.

Banyak warga yang melaporkan kehilangan dokumen kependudukan termasuk KTP dan pasfoto baik di posko kampung maupun di kecamatan setelah banjir usai, kata dia.

“Tetapi kami akan mencetak dokumen sesuai aslinya, atau (kalau perlu) melakukan perubahan elemen data,” kata dia.

“Akan mempermudah proses penyelesaian dokumen kependudukan warga yang rusak atau hilang akibat banjir,” begitu menegaskan Febriana.

“Kami akan terus membantu untuk pembuatan dokumen dan memubuhkan selama masih dibutuhkan oleh masyarakat,” dia ucap.

Jadi, jangan ragu untuk menghubungi Disdukcapil Bandarlampung jika dokumen kependudukan Anda rusak akibat banjir. Mereka siap membantu dan memberikan solusi terbaik untuk Anda!

BACA JUGA : Cucun Ahmad Syamsurijal Ajak Komisi X DPR RI Rapat Terbuka dengan Mendiktisaintek