artikel berita

BNPT Tingkatkan Edukasi Masyarakat untuk Penerimaan Mantan Narapidana Terorisme

by
BNPT Tingkatkan Edukasi Masyarakat untuk Penerimaan Mantan Narapidana Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menerima kembali mantan narapidana terorisme (napiter) yang telah menyelesaikan masa hukuman. Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menjelaskan bahwa edukasi ini dilakukan secara terpadu melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Daerah Luar Lembaga Pemasyarakatan. Tim ini melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan Kementerian Sosial, untuk memastikan proses reintegrasi napiter berjalan lancar.

Eddy menyampaikan hal tersebut dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis (22/2/2025). Menurutnya, upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keamanan nasional, tetapi juga memberikan kesempatan bagi napiter untuk kembali ke masyarakat dan hidup secara produktif. “Kami ingin memastikan bahwa mereka yang telah menyelesaikan masa hukuman bisa diterima kembali oleh lingkungannya tanpa stigma negatif,” ujar Eddy.

Selain memberikan edukasi, BNPT juga akan mendampingi napiter yang telah bebas untuk kembali ke rumah masing-masing.

Proses ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), Komandan Rayon Militer (Danramil), Bintara Pembina Desa (Babinsa), serta perangkat Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibnas). Tokoh masyarakat juga dilibatkan untuk memastikan bahwa proses reintegrasi berjalan dengan baik dan diterima oleh warga setempat.

Eddy menekankan bahwa pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis. “Kami ingin memastikan bahwa mereka yang kembali ke masyarakat tidak merasa terisolasi atau tertekan. Dukungan dari lingkungan sekitar sangat penting untuk mencegah mereka kembali terpapar paham radikal,” jelasnya.

Selain itu, BNPT juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memberikan pendampingan dan pelatihan keterampilan bagi mantan napiter. Tujuannya adalah agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan kelompok radikal. “Kami berharap, dengan dukungan ini, mereka bisa membangun kehidupan baru yang lebih baik,” tambah rans4d.

Acara peluncuran buku dan pemutaran film ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme serta pentingnya reintegrasi sosial. Buku dan film tersebut mengisahkan pengalaman nyata individu yang terjerumus dalam konflik serta perjuangan mereka untuk kembali ke masyarakat.

Eddy berharap program-program ini dapat mengubah persepsi masyarakat mengenai mantan napiter dan memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih baik.

“Dengan pendekatan humanis dan kolaboratif, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, damai, serta mencegah penyebaran paham radikal,” ujar Eddy.

BNPT berkomitmen memastikan program deradikalisasi berjalan efektif melalui kerja sama dengan berbagai pihak dan pendekatan yang lebih inklusif serta holistik.

John Stones Dipastikan Absen 10 Pekan, Pep Guardiola Tetap Optimistis

by
John Stones Dipastikan Absen 10 Pekan, Pep Guardiola Tetap Optimistis

Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mengonfirmasi bahwa bek andalannya, John Stones, akan absen selama delapan hingga 10 pekan akibat cedera paha yang dialaminya. Kabar ini menjadi pukulan berat bagi City, yang sedang bersiap menghadapi fase krusial di berbagai kompetisi. Namun, Guardiola memastikan bahwa Stones tidak perlu menjalani operasi untuk pulih dari cederanya.

“Kami lega karena John tidak perlu dioperasi. Dia bisa pulih dengan perawatan yang tepat dalam waktu delapan hingga 10 pekan,” ujar Pep Guardiola seperti dikutip dari The Guardian pada Kamis. Cedera ini terjadi saat Stones bermain melawan Real Madrid dalam leg kedua play-off Liga Champions, di mana City kalah 1-3. Insiden ini menambah daftar panjang pemain bertahan City yang harus absen, termasuk Manuel Akanji yang juga mengalami cedera serupa.

Stones, yang berusia 30 tahun, telah menjadi tulang punggung pertahanan Manchester City selama beberapa musim terakhir. Namun, musim ini ia kerap dilanda cedera, membuatnya hanya tampil dalam 20 pertandingan di semua kompetisi. Absennya Stones dan Akanji tentu menjadi tantangan besar bagi Guardiola, yang harus mencari solusi untuk mengisi kekosongan di lini belakang.

Guardiola mengakui bahwa situasi ini tidak ideal, terutama menjelang pertandingan-pertandingan penting. “Kami kehilangan dua pemain kunci di posisi bertahan. Tapi ini adalah bagian dari sepak bola. Kami harus mencari cara untuk mengatasinya,” tambahnya. Pelatih asal Spanyol itu juga menyatakan kepercayaannya pada pemain lain yang siap mengisi peran Stones, seperti Nathan Aké atau bahkan Rico Lewis.

Selain berdampak pada Manchester City, cedera Stones juga memengaruhi Timnas Inggris. Bek serba bisa itu dipastikan absen dalam dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Albania (22/3) dan Latvia (25/3). Pelatih Inggris, Gareth Southgate, tentu harus mencari alternatif untuk mengisi posisi Stones, yang selama ini menjadi pilihan utama di lini belakang Three Lions.

BACA JUGA : Cristiano Ronaldo Dipastikan Tiba di Kupang pada 19 Februari, Jadwal Kunjungan Sosial Disesuaikan

Meski demikian, Guardiola tetap optimistis dengan proses pemulihan Stones. “John adalah pemain yang kuat secara mental.

Saya yakin dia akan kembali lebih baik setelah pulih,” ujarnya. Pep Guardiola juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan tim meski tanpa kehadiran Stones dan Akanji. “Kami memiliki skuad yang dalam. Setiap pemain siap memberikan yang terbaik,” tambah mnc toto.

Sementara itu, Manchester City harus segera bangkit dari kekalahan melawan Real Madrid dan fokus pada pertandingan-pertandingan mendatang di Liga Premier dan kompetisi domestik lainnya. Absennya Stones dan Akanji memang menjadi tantangan, tetapi dengan kedalaman skuad dan strategi Guardiola, City masih memiliki peluang untuk meraih kesuksesan di sisa musim ini.

Bagi Stones, masa pemulihan ini adalah waktu untuk fokus pada kesembuhan dan persiapan kembali ke lapangan. Penggemar Manchester City dan Timnas Inggris tentu berharap ia bisa segera pulih dan kembali menunjukkan performa terbaiknya.

Wamendagri Apresiasi APEKSI dalam Fasilitasi Pembahasan Isu Strategis Bappeda

by
Wamendagri Apresiasi APEKSI dalam Fasilitasi Pembahasan Isu Strategis Bappeda

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan Apresiasi APEKSI tinggi kepada Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) atas inisiatifnya memfasilitasi pertemuan para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis menjelang orientasi kepemimpinan atau retret kepala daerah. Acara tersebut digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa.

Bima Arya menyatakan bahwa forum ini merupakan wadah penting untuk menampung aspirasi dan masukan dari daerah, khususnya dari para Kepala Bappeda. Melalui pertemuan ini, pemerintah pusat dapat menyerap berbagai perspektif daerah terkait perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan. “Forum ini sangat strategis karena memungkinkan dialog dua arah antara pusat dan daerah, bukan sekadar top-down,” ujar Bima usai acara.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mengumpulkan berbagai masukan dari daerah sebelum membahasnya lebih lanjut dalam retret kepala daerah.

“Kita ingin mendengar suara dari daerah terlebih dahulu, menampung aspirasi mereka, dan memahami kisi-kisi permasalahan yang dihadapi,” tambah Bima. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Salah satu isu strategis yang dibahas dalam forum ini adalah mengenai mandatory spending atau pengeluaran wajib pemerintah yang telah diatur oleh Undang-Undang (UU). Bima menjelaskan bahwa pembahasan ini penting untuk memastikan alokasi anggaran daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien. “Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, forum ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Mulai dari keterbatasan anggaran, koordinasi antarsektor, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah. Bima menekankan bahwa pemerintah pusat siap mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai kendala tersebut.

APEKSI, sebagai asosiasi yang mewakili pemerintah kota di seluruh Indonesia, dinilai telah berperan penting dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui forum ini, APEKSI tidak hanya menjadi jembatan komunikasi, tetapi juga mendorong terciptanya sinergi dalam perencanaan pembangunan nasional. “Kami sangat mengapresiasi peran Apresiasi APEKSI dalam mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu strategis,” kata Bima.

BACA JUGA : NasDem Luncurkan Program Remaja Bernegara untuk Siapkan Pemimpin Masa Depan

Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri serta perwakilan dari pemerintah daerah.

Mereka bersama-sama mendiskusikan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Bima berharap, hasil dari pertemuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan nasional.

Dengan adanya forum ini, diharapkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin diperkuat.

Hal ini akan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Bima menegaskan bahwa pemerintah pusat selalu terbuka untuk mendengarkan masukan dari daerah guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Ke depan, Bima berharap agar forum semacam ini dapat terus dilaksanakan secara rutin. “Ini adalah langkah awal yang baik. Kita perlu terus memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional,” pungkasnya. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan pembangunan dengan lebih baik dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

TNI AL Siapkan KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo untuk Bakti Kesehatan di Karangasem, Bali

by
TNI AL Siapkan KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo untuk Bakti Kesehatan di Karangasem, Bali

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Wahidin Sudiro Husodo kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menyiapkan satu kapal perang Republik Indonesia (KRI) untuk kegiatan bakti kesehatan di Karangasem, Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara 5th Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025, yang bertujuan tidak hanya untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang maritim, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar.

KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo-991 (KRI WSH-991) akan menjadi pusat pelaksanaan program Medical Civic Action Program (MEDCAP). Kapal ini direncanakan akan bersandar di Dermaga Tanah Ampo, Kabupaten Karangasem, pada 17 Februari 2025. Program MEDCAP ini difokuskan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya para nelayan dan warga pesisir yang seringkali memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan.

KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bukti nyata komitmen TNI AL kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pesisir yang membutuhkan perhatian lebih.

“MEDCAP adalah program bakti kesehatan yang kami laksanakan untuk masyarakat sekitar, khususnya para nelayan. Ini adalah wujud nyata dari kepedulian TNI AL terhadap kesehatan dan kesejahteraan warga,” ujar Laksamana Ali di Pelabuhan Benoa, Denpasar, pada Minggu lalu di situs toto.

Layanan kesehatan dalam program MEDCAP mencakup pemeriksaan umum, kesehatan gigi, sunatan massal, donor darah, dan operasi kecil. Tim medis TNI AL, terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, bekerja sama memastikan kelancaran kegiatan.

Program bakti kesehatan ini tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Nelayan termasuk kelompok rentan terhadap penyakit akibat pekerjaan dan lingkungan, sehingga program ini sangat bermanfaat bagi mereka.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara TNI AL dengan masyarakat, terutama di daerah pesisir.

KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo-991 dipilih karena fasilitas medisnya lengkap, mendukung pelayanan kesehatan masyarakat secara efektif. Kapal ini mampu menampung tim medis dan pasien dalam jumlah besar, meningkatkan efisiensi program pelayanan kesehatan.

MEDCAP dalam MNEK 2025 menunjukkan bahwa TNI AL aktif dalam kegiatan kemanusiaan, bukan hanya tugas pertahanan.  Program ini memberi manfaat bagi masyarakat Karangasem, terutama nelayan, melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas.

TNI AL menegaskan perannya sebagai bagian masyarakat, siap membantu serta melayani kapan pun dibutuhkan. MEDCAP di Karangasem diharapkan menjadi contoh kolaborasi militer dan masyarakat yang berdampak positif secara nyata.

Polda DIY Bongkar Dua Komplotan Judi Dadu Online yang Beroperasi di TikTok

by
Polda DIY Bongkar Dua Komplotan Judi Dadu Online yang Beroperasi di TikTok

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil mengungkap dan meringkus dua komplotan penyelenggara judi dadu online yang memanfaatkan platform TikTok untuk menjalankan aksinya. Kedua jaringan ini beroperasi dengan cara menyiarkan langsung permainan judi dadu melalui akun TikTok, menarik perhatian banyak pemain dan menghasilkan keuntungan yang cukup besar.

Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda DIY, AKBP Slamet Riyanto, menjelaskan kedua komplotan ditangkap dalam dua operasi di Yogyakarta dan Pati.“Para pelaku beroperasi selama lima bulan dengan omzet harian rata-rata Rp2-3 juta,” ujar Slamet Riyanto dalam konferensi pers.

Modus operandi yang digunakan oleh kedua komplotan ini terbilang cukup cerdas namun berbahaya. Mereka memanfaatkan fitur siaran langsung (live streaming) di TikTok untuk menyelenggarakan permainan judi dadu secara online. Para pemain dapat memasang taruhan melalui transfer bank atau dompet digital, sementara hasil permainan diputuskan secara langsung melalui siaran tersebut. Dengan cara ini, pelaku berhasil menarik minat banyak orang, termasuk kalangan muda, untuk berpartisipasi dalam aktivitas ilegal ini.

AKBP Slamet Riyanto menambahkan bahwa operasi pengungkapan ini dilakukan setelah pihaknya menerima sejumlah laporan dari masyarakat mengenai aktivitas judi online yang marak di TikTok. Tim Siber Ditreskrimsus Polda DIY kemudian melakukan penyelidikan mendalam, termasuk memantau akun-akun TikTok yang diduga terlibat. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, tim langsung melakukan penggerebekan di dua lokasi berbeda.

Di Yogyakarta, satu komplotan berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti, seperti ponsel, laptop, dan catatan transaksi.

Sementara di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, komplotan kedua juga berhasil ditangkap dengan barang bukti serupa. Kedua kelompok ini diduga memiliki jaringan yang cukup luas, dengan anggota yang bertugas sebagai admin, dealer, dan penarik dana.

AKBP Slamet Riyanto menegaskan bahwa tindakan ini bagian dari upaya Polda DIY memberantas judi online yang semakin marak di masyarakat. “Kami tidak akan toleransi terhadap segala bentuk perjudian, apalagi yang melibatkan platform media sosial seperti TikTok. Ini sangat berbahaya karena dapat merusak moral dan mental generasi muda,” tegasnya.

Selain itu, Slamet Riyanto juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan tidak terjerumus dalam aktivitas judi online.

“Masyarakat harus sadar bahwa judi online ilegal dan berdampak negatif besar, baik secara finansial maupun sosial,” ujarnya menegaskan.

Ia meminta platform media sosial seperti TikTok lebih ketat dalam memantau konten agar tidak disalahgunakan untuk pelanggaran hukum.

Keberhasilan Polda DIY mengungkap dua komplotan judi online menjadi bukti nyata komitmen aparat hukum dalam memberantas kejahatan siber.

Langkah ini diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah munculnya jaringan serupa di masa mendatang.

Masyarakat diharapkan lebih aktif melaporkan aktivitas mencurigakan di media sosial agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Dengan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, Polda rans4d berharap dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bebas dari praktik-praktik ilegal seperti judi online. Upaya ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun generasi muda yang berkualitas dan berintegritas, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perkembangan teknologi.

Wapres Gibran Rakabuming Raka Jadwalkan Kunjungan Kerja ke Samarinda

by
Wapres Gibran Rakabuming Raka Jadwalkan Kunjungan Kerja ke Samarinda

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Samarinda, Kalimantan Timur, pada Rabu (12/2). Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda rutin Wapres Gibran untuk memantau perkembangan pembangunan dan mendengar langsung aspirasi masyarakat di berbagai daerah. Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, dipilih sebagai lokasi kunjungan karena perannya yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Kapenrem 091/ASN, Kapten CBA Yudhar Zainuddin, menyampaikan TNI dan Polri akan memberikan pengawalan tertutup selama kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Meskipun Wapres tidak menyukai pengawalan ketat, keamanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kunjungan kerja pejabat negara.

“Meski tak mau dijaga ketat, kunjungan kerja Wapres di Samarinda tetap mendapat pengawalan tertutup dari TNI dan Polri,” kata Yudhar.

Yudhar menjelaskan pengawalan tertutup bertujuan memastikan keamanan serta kelancaran kunjungan Wapres, termasuk pengaturan rute perjalanan dan koordinasi instansi terkait.

“Kami telah mempersiapkan segala kemungkinan untuk memastikan kunjungan Wapres berjalan lancar dan aman,” ujarnya.

Selain pengawalan ketat, kunjungan Wapres Gibran ke Samarinda juga akan diikuti oleh sejumlah agenda penting.

Kunjungan ini mencakup pertemuan dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta kunjungan ke lokasi strategis pembangunan di Kalimantan Timur.

Wapres Gibran diharapkan memberikan arahan dan motivasi bagi pemerintah daerah serta masyarakat dalam mendukung program-program prioritas nasional.

Kunjungan ini menjadi momentum Wapres Gibran meninjau proyek strategis Samarinda, seperti infrastruktur, pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Wapres Gibran juga dijadwalkan bertemu pelaku UKM untuk mendengar tantangan serta harapan mereka menghadapi persaingan ekonomi global.

Masyarakat Samarinda menyambut baik rencana kunjungan Wapres Gibran.

Banyak berharap kunjungan ini membawa dampak positif bagi daerah, terutama dalam pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap Wapres memberi perhatian khusus pada pembangunan Samarinda, terutama infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi,” ujar seorang warga Samarinda.

Kunjungan Wapres Gibran ke Samarinda juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya dialog langsung antara Wapres dan pemerintah daerah, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik dalam menjalankan program-program pembangunan. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi ajang bagi Wapres Gibran untuk menyampaikan visi dan misi pemerintah dalam membangun bandar togel online yang lebih maju dan sejahtera.

Dengan persiapan yang matang dan pengawalan ketat dari TNI dan Polri, kunjungan Wapres Gibran ke Samarinda diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Masyarakat Samarinda pun menantikan kedatangan Wapres dengan harapan besar akan adanya langkah-langkah konkret yang dapat mendorong kemajuan daerah mereka.

BACA JUGA : Peran Pers Berintegritas dalam Mewujudkan Kemandirian Bangsa

BPN Didesak Wakil Ketua DPRD Jatim Sertifikat Lahan di Gapura Harus Diusut Tuntas

by
BPN Didesak Wakil Ketua DPRD Jatim Sertifikat Lahan di Gapura Harus Diusut Tuntas

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyoroti masalah penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap lahan seluas 21 hektare di Desa Gersik Putih yang berada di kawasan laut. Deni Wicaksono mendesak BPN untuk mengusut tuntas kasus ini agar tidak ada kejanggalan dalam penerbitan sertifikat tersebut.

Menurut Wakil Ketua DPRD Jatim, penerbitan sertifikat lahan di Gapura harus dilakukan dengan teliti dan transparan agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki hak atas tanah tersebut.

“Kami memintam pihak terkait untuk secepat mungkin menyelidiki penerbitan SHM ini. Ini perlu dilakukan untuk menjamin prosedural atau hukum tidak dilanggar,” kata Deni dalam keterangannya di Surabaya, Senin.

Keberadaan SHM di wilayah laut itu menimbulkan pertanyaan serius tentang prosedur dan legalitas penerbitannya

Ia mengirimkan untuk investigasi yang benar-benar memastikan tidak adanya pelanggaran hukum.

Ia juga menceritakan tentang kesalahan mesiu dalam verifikasi terhadap dokumen pendukung penerbitan sertifikat tersebut.

Dia mengatakan perlu ia evaluasi menyeluruh untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang, terutama di daerah pesisir yang rentan terhadap geografi perubahan seperti abrasi.

“Pemerintah daerah dan BPN perlu memastikan kelebihan data serta menyaksikan kondisi kawasan terupdate. Apabila lahan tersebut merupakan hasil abrasi, sertifikat tersebut harus dilewati proses evaluasi,” ujar Serverhits News.

Deni membersihkan area tersebut terkait reklamasi, menyarankan penghentian sementara dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang jelas.

Kami tak ingin nelayan atau penduduk sekitar terus diperosak reklamasi tanpa pertimbangan, termasuk dampak lingkungan dan potensi banjir.

Deni setuju investigasi ini segera jadi jelas hukum serta solus yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Deni Wicaksono juga menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam kasus ini agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kelalaian atau kesalahan dalam proses penerbitan sertifikat. Dengan demikian, diharapkan masalah ini dapat segera diselesaikan secara adil dan transparan demi kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.