Wakil Ketua DPRD Archives

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menyelaraskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan arahan pemerintah pusat. Hal ini diungkapkan guna memastikan program tersebut berjalan lancar dan mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah di Surabaya. Rifai menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat agar program ini dapat diimplementasikan secara efektif.

“Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengimbau seluruh sekolah untuk mengalokasikan anggaran daerah khusus MBG guna mendukung perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Arahan ini sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa program MBG harus dilaksanakan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional. Anggaran dan pelaksanaannya pun akan dikelola langsung oleh pemerintah pusat,” jelas Rifai di Surabaya, Sabtu (8/2).

Menanggapi arahan tersebut, Rifai mendesak Pemkot Surabaya untuk segera menyesuaikan langkah-langkah kebijakannya agar selaras dengan petunjuk pemerintah pusat. Ia menilai, sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan alokasi anggaran digunakan secara optimal. “Kami mendorong Pemkot Surabaya untuk segera menyesuaikan program MBG dengan arahan pemerintah pusat agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

Sejak beberapa bulan terakhir, Pemkot Surabaya telah mempersiapkan anggaran khusus untuk mendukung program MBG.

Rencananya, anggaran sebesar Rp1,1 triliun dari APBD Kota Surabaya akan dialokasikan untuk program ini. Anggaran diharapkan digunakan efektif untuk makanan bergizi siswa Surabaya dan perbaikan sarana prasarana sekolah pendukung program.

Wakil Ketua DPRD juga mengapresiasi upaya Pemkot Surabaya yang telah mempersiapkan anggaran besar untuk program MBG. Namun, ia mengingatkan bahwa keselarasan dengan kebijakan pusat tetap menjadi kunci utama keberhasilan program ini. “Kami menyadari bahwa Pemkot Surabaya telah bekerja keras mempersiapkan anggaran untuk MBG. Namun, penting bagi kita untuk memastikan bahwa program ini selaras dengan arahan pemerintah pusat agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” tambah mnctoto login.

Program MBG adalah inisiatif penting untuk meningkatkan gizi anak sekolah, terutama di daerah dengan masalah gizi buruk. Dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya. Rifai berharap koordinasi baik antara pusat dan daerah membuat program ini lancar dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk mendukung segala upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam melaksanakan program MBG. Namun, sinkronisasi dengan pemerintah pusat harus menjadi prioritas agar program ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” pungkas Rifai. Dengan sinergi yang baik, diharapkan program MBG dapat menjadi contoh sukses dalam upaya meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan di Indonesia.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyoroti masalah penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap lahan seluas 21 hektare di Desa Gersik Putih yang berada di kawasan laut. Deni Wicaksono mendesak BPN untuk mengusut tuntas kasus ini agar tidak ada kejanggalan dalam penerbitan sertifikat tersebut.

Menurut Wakil Ketua DPRD Jatim, penerbitan sertifikat lahan di Gapura harus dilakukan dengan teliti dan transparan agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki hak atas tanah tersebut.

“Kami memintam pihak terkait untuk secepat mungkin menyelidiki penerbitan SHM ini. Ini perlu dilakukan untuk menjamin prosedural atau hukum tidak dilanggar,” kata Deni dalam keterangannya di Surabaya, Senin.

Keberadaan SHM di wilayah laut itu menimbulkan pertanyaan serius tentang prosedur dan legalitas penerbitannya

Ia mengirimkan untuk investigasi yang benar-benar memastikan tidak adanya pelanggaran hukum.

Ia juga menceritakan tentang kesalahan mesiu dalam verifikasi terhadap dokumen pendukung penerbitan sertifikat tersebut.

Dia mengatakan perlu ia evaluasi menyeluruh untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang, terutama di daerah pesisir yang rentan terhadap geografi perubahan seperti abrasi.

“Pemerintah daerah dan BPN perlu memastikan kelebihan data serta menyaksikan kondisi kawasan terupdate. Apabila lahan tersebut merupakan hasil abrasi, sertifikat tersebut harus dilewati proses evaluasi,” ujar Serverhits News.

Deni membersihkan area tersebut terkait reklamasi, menyarankan penghentian sementara dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang jelas.

Kami tak ingin nelayan atau penduduk sekitar terus diperosak reklamasi tanpa pertimbangan, termasuk dampak lingkungan dan potensi banjir.

Deni setuju investigasi ini segera jadi jelas hukum serta solus yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Deni Wicaksono juga menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam kasus ini agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kelalaian atau kesalahan dalam proses penerbitan sertifikat. Dengan demikian, diharapkan masalah ini dapat segera diselesaikan secara adil dan transparan demi kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.