Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disampaikan Prasetyo dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, menanggapi laporan dugaan korupsi yang dilayangkan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.
“Semua proses pelaksanaan retret ini berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka untuk diverifikasi,” tegas Prasetyo. Ia juga menyatakan bahwa masyarakat tetap berhak melaporkan dugaan pelanggaran atau tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum jika menemukan indikasi yang mencurigakan. “Ya, itu hak masyarakat untuk melaporkan. Kami menghargai itu,” tambahnya.
Laporan yang diajukan oleh PBHI dan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pada 27 Februari 2025 menyoroti dugaan korupsi dalam pelaksanaan retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Pelapor mencurigai adanya pelanggaran dalam penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai penyelenggara retret tanpa proses tender yang jelas. Selain itu, pelapor juga menyoroti potensi konflik kepentingan, mengingat komisaris dan direktur utama PT Lembah Tidar Indonesia merupakan kader Partai Gerindra yang masih aktif menjabat sebagai pejabat publik.
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah telah memastikan semua proses pengadaan dan pelaksanaan retret dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. “Kami telah memastikan bahwa tidak ada pelanggaran dalam proses ini. Jika ada pihak yang merasa tidak puas atau menemukan indikasi pelanggaran, silakan melaporkan ke pihak yang berwenang,” ujarnya.
Retret kepala daerah sendiri merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar-pemimpin daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program pembangunan. Namun, laporan dugaan korupsi ini justru mengaburkan tujuan mulia tersebut dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas pelaksanaannya.
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi praktik korupsi atau pelanggaran dalam bentuk apa pun.
“Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang melibatkan anggaran negara. Jika ada yang melanggar, pasti akan kami tindak tegas,” tegas mnctoto.
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelidiki laporan tersebut. Mereka menilai bahwa penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia tanpa proses tender yang jelas merupakan indikasi kuat adanya pelanggaran. “Kami meminta KPK untuk segera menindaklanjuti laporan ini dan memastikan bahwa tidak ada praktik korupsi yang terjadi,” kata perwakilan koalisi.
Secara keseluruhan, kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara. Masyarakat menunggu tindak lanjut dari KPK dan pihak berwenang lainnya untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi ini. Semoga langkah-langkah yang diambil dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
