berita pemerintahan

DKPP Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap terhadap 4 Komisioner KPU Banjarbaru

by
DKPP Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap terhadap 4 Komisioner KPU Banjarbaru

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap empat komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Banjarbaru. Keempat komisioner tersebut terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Keputusan ini dibacakan oleh Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Jumat (28/2).

“Mengabulkan permohonan pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi penghentian tetap kepada teradu,” tegas Heddy Lugito saat membacakan putusan dengan nomor perkara 25-PKE-DKPP/2025. Perkara ini diajukan oleh mantan calon Wakil Wali Kota Banjarbaru, Said Abdullah, yang memberikan kuasa kepada Syarifah Hayana, Abdul Hanap, dan Daldiri sebagai pengacara.

Keempat komisioner KPU Banjarbaru yang diberhentikan secara tetap adalah Dahtiar (Ketua merangkap anggota KPU Kota Banjarbaru), Resty Fatma Sari, Normadina, dan Hereyanto (masing-masing sebagai anggota KPU Banjarbaru). Mereka dinyatakan telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu, yang menjadi dasar pemberian sanksi tegas oleh DKPP.

Pelanggaran yang dilakukan oleh keempat komisioner tersebut dinilai serius dan merugikan integritas penyelenggaraan pemilu. DKPP menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui proses pemeriksaan yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai bukti serta keterangan yang diajukan selama persidangan. “Kami telah memeriksa semua bukti dan mendengarkan keterangan dari para pihak. Keputusan ini diambil untuk menjaga kredibilitas penyelenggaraan pemilu,” ujar rans4d.

Said Abdullah, sebagai pengadu, menyambut baik keputusan DKPP ini. Ia menilai bahwa sanksi pemberhentian tetap terhadap keempat komisioner KPU Banjarbaru merupakan langkah tepat untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu bekerja dengan integritas dan profesionalisme. “Kami berharap keputusan ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu,” ujar Said melalui kuasa hukumnya.

Keputusan DKPP ini juga menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara pemilu di Indonesia untuk selalu mematuhi kode etik dan aturan yang berlaku.

Pelanggaran kode etik tidak hanya merugikan proses demokrasi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. “Kami berharap semua pihak dapat belajar dari kasus ini dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas,” tambah Heddy.

Di sisi lain, keputusan ini juga menimbulkan konsekuensi bagi KPU Kota Banjarbaru.

Pemberhentian empat komisioner membuat KPU setempat harus segera melakukan regenerasi demi menjaga kelancaran dan transparansi pemilu berikutnya. Langkah cepat perlu diambil agar kekosongan posisi tidak menghambat jalannya tugas-tugas KPU Kota Banjarbaru.

KPU menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu tetap berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. “Kami akan segera mengisi posisi kosong agar KPU Kota Banjarbaru tetap berfungsi optimal,” ujar perwakilan KPU.

Masyarakat Banjarbaru pun menyambut baik keputusan DKPP ini. Banyak yang berharap bahwa sanksi tegas ini dapat menjadi momentum perbaikan bagi penyelenggaraan pemilu di daerah mereka. “Kami berharap ke depan tidak ada lagi pelanggaran seperti ini. Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan adil,” ujar seorang warga Banjarbaru.

Dengan keputusan ini, DKPP kembali menunjukkan komitmennya untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sanksi tegas terhadap pelanggaran kode etik diharapkan dapat menjadi deterrent effect bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu. “Kami akan terus mengawasi dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi,” tegas Heddy Lugito.

BNPT Tingkatkan Edukasi Masyarakat untuk Penerimaan Mantan Narapidana Terorisme

by
BNPT Tingkatkan Edukasi Masyarakat untuk Penerimaan Mantan Narapidana Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menerima kembali mantan narapidana terorisme (napiter) yang telah menyelesaikan masa hukuman. Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menjelaskan bahwa edukasi ini dilakukan secara terpadu melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Daerah Luar Lembaga Pemasyarakatan. Tim ini melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan Kementerian Sosial, untuk memastikan proses reintegrasi napiter berjalan lancar.

Eddy menyampaikan hal tersebut dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis (22/2/2025). Menurutnya, upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keamanan nasional, tetapi juga memberikan kesempatan bagi napiter untuk kembali ke masyarakat dan hidup secara produktif. “Kami ingin memastikan bahwa mereka yang telah menyelesaikan masa hukuman bisa diterima kembali oleh lingkungannya tanpa stigma negatif,” ujar Eddy.

Selain memberikan edukasi, BNPT juga akan mendampingi napiter yang telah bebas untuk kembali ke rumah masing-masing.

Proses ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), Komandan Rayon Militer (Danramil), Bintara Pembina Desa (Babinsa), serta perangkat Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibnas). Tokoh masyarakat juga dilibatkan untuk memastikan bahwa proses reintegrasi berjalan dengan baik dan diterima oleh warga setempat.

Eddy menekankan bahwa pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis. “Kami ingin memastikan bahwa mereka yang kembali ke masyarakat tidak merasa terisolasi atau tertekan. Dukungan dari lingkungan sekitar sangat penting untuk mencegah mereka kembali terpapar paham radikal,” jelasnya.

Selain itu, BNPT juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memberikan pendampingan dan pelatihan keterampilan bagi mantan napiter. Tujuannya adalah agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan kelompok radikal. “Kami berharap, dengan dukungan ini, mereka bisa membangun kehidupan baru yang lebih baik,” tambah rans4d.

Acara peluncuran buku dan pemutaran film ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme serta pentingnya reintegrasi sosial. Buku dan film tersebut mengisahkan pengalaman nyata individu yang terjerumus dalam konflik serta perjuangan mereka untuk kembali ke masyarakat.

Eddy berharap program-program ini dapat mengubah persepsi masyarakat mengenai mantan napiter dan memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih baik.

“Dengan pendekatan humanis dan kolaboratif, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, damai, serta mencegah penyebaran paham radikal,” ujar Eddy.

BNPT berkomitmen memastikan program deradikalisasi berjalan efektif melalui kerja sama dengan berbagai pihak dan pendekatan yang lebih inklusif serta holistik.

Wamendagri Apresiasi APEKSI dalam Fasilitasi Pembahasan Isu Strategis Bappeda

by
Wamendagri Apresiasi APEKSI dalam Fasilitasi Pembahasan Isu Strategis Bappeda

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan Apresiasi APEKSI tinggi kepada Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) atas inisiatifnya memfasilitasi pertemuan para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis menjelang orientasi kepemimpinan atau retret kepala daerah. Acara tersebut digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa.

Bima Arya menyatakan bahwa forum ini merupakan wadah penting untuk menampung aspirasi dan masukan dari daerah, khususnya dari para Kepala Bappeda. Melalui pertemuan ini, pemerintah pusat dapat menyerap berbagai perspektif daerah terkait perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan. “Forum ini sangat strategis karena memungkinkan dialog dua arah antara pusat dan daerah, bukan sekadar top-down,” ujar Bima usai acara.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mengumpulkan berbagai masukan dari daerah sebelum membahasnya lebih lanjut dalam retret kepala daerah.

“Kita ingin mendengar suara dari daerah terlebih dahulu, menampung aspirasi mereka, dan memahami kisi-kisi permasalahan yang dihadapi,” tambah Bima. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Salah satu isu strategis yang dibahas dalam forum ini adalah mengenai mandatory spending atau pengeluaran wajib pemerintah yang telah diatur oleh Undang-Undang (UU). Bima menjelaskan bahwa pembahasan ini penting untuk memastikan alokasi anggaran daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien. “Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, forum ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Mulai dari keterbatasan anggaran, koordinasi antarsektor, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah. Bima menekankan bahwa pemerintah pusat siap mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai kendala tersebut.

APEKSI, sebagai asosiasi yang mewakili pemerintah kota di seluruh Indonesia, dinilai telah berperan penting dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui forum ini, APEKSI tidak hanya menjadi jembatan komunikasi, tetapi juga mendorong terciptanya sinergi dalam perencanaan pembangunan nasional. “Kami sangat mengapresiasi peran Apresiasi APEKSI dalam mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu strategis,” kata Bima.

BACA JUGA : NasDem Luncurkan Program Remaja Bernegara untuk Siapkan Pemimpin Masa Depan

Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri serta perwakilan dari pemerintah daerah.

Mereka bersama-sama mendiskusikan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Bima berharap, hasil dari pertemuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan nasional.

Dengan adanya forum ini, diharapkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin diperkuat.

Hal ini akan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Bima menegaskan bahwa pemerintah pusat selalu terbuka untuk mendengarkan masukan dari daerah guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Ke depan, Bima berharap agar forum semacam ini dapat terus dilaksanakan secara rutin. “Ini adalah langkah awal yang baik. Kita perlu terus memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional,” pungkasnya. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan pembangunan dengan lebih baik dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

TNI AL Siapkan KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo untuk Bakti Kesehatan di Karangasem, Bali

by
TNI AL Siapkan KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo untuk Bakti Kesehatan di Karangasem, Bali

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Wahidin Sudiro Husodo kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menyiapkan satu kapal perang Republik Indonesia (KRI) untuk kegiatan bakti kesehatan di Karangasem, Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara 5th Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025, yang bertujuan tidak hanya untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang maritim, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar.

KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo-991 (KRI WSH-991) akan menjadi pusat pelaksanaan program Medical Civic Action Program (MEDCAP). Kapal ini direncanakan akan bersandar di Dermaga Tanah Ampo, Kabupaten Karangasem, pada 17 Februari 2025. Program MEDCAP ini difokuskan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya para nelayan dan warga pesisir yang seringkali memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan.

KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bukti nyata komitmen TNI AL kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pesisir yang membutuhkan perhatian lebih.

“MEDCAP adalah program bakti kesehatan yang kami laksanakan untuk masyarakat sekitar, khususnya para nelayan. Ini adalah wujud nyata dari kepedulian TNI AL terhadap kesehatan dan kesejahteraan warga,” ujar Laksamana Ali di Pelabuhan Benoa, Denpasar, pada Minggu lalu di situs toto.

Layanan kesehatan dalam program MEDCAP mencakup pemeriksaan umum, kesehatan gigi, sunatan massal, donor darah, dan operasi kecil. Tim medis TNI AL, terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, bekerja sama memastikan kelancaran kegiatan.

Program bakti kesehatan ini tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Nelayan termasuk kelompok rentan terhadap penyakit akibat pekerjaan dan lingkungan, sehingga program ini sangat bermanfaat bagi mereka.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara TNI AL dengan masyarakat, terutama di daerah pesisir.

KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo-991 dipilih karena fasilitas medisnya lengkap, mendukung pelayanan kesehatan masyarakat secara efektif. Kapal ini mampu menampung tim medis dan pasien dalam jumlah besar, meningkatkan efisiensi program pelayanan kesehatan.

MEDCAP dalam MNEK 2025 menunjukkan bahwa TNI AL aktif dalam kegiatan kemanusiaan, bukan hanya tugas pertahanan.  Program ini memberi manfaat bagi masyarakat Karangasem, terutama nelayan, melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas.

TNI AL menegaskan perannya sebagai bagian masyarakat, siap membantu serta melayani kapan pun dibutuhkan. MEDCAP di Karangasem diharapkan menjadi contoh kolaborasi militer dan masyarakat yang berdampak positif secara nyata.

Mahfud MD Dukung Efisiensi Anggaran, Tapi Perlu Diatur dengan Baik

by
Mahfud MD Dukung Efisiensi Anggaran, Tapi Perlu Diatur dengan Baik

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bahwa dirinya tidak termasuk dalam kelompok yang mempersoalkan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan saat ini. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut perlu diatur dengan lebih baik agar tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Mahfud saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) Yogyakarta di Semarang, Sabtu (tanggal).

“Enggak. Artinya, urusan efisiensi anggaran itu saya tidak menjadi bagian dari yang mempersoalkan itu, karena itu adalah program pemerintah,” kata Mahfud. Ia menegaskan bahwa sebagai mantan pejabat pemerintah, dirinya memahami pentingnya efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara. Namun, ia juga menyarankan agar kebijakan ini diatur dengan lebih baik agar tidak menimbulkan keresahan atau ketidakpastian di kalangan masyarakat maupun instansi terkait.

Mahfud menjelaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah yang wajar dalam pemerintahan, terutama dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan seperti saat ini. Namun, ia menekankan bahwa implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati dan transparan. “Silakan saja diatur kembali, asalkan dilakukan dengan baik dan jelas,” ujarnya. Menurutnya, pengaturan yang baik akan memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya efektif dalam menghemat anggaran, tetapi juga tetap memprioritaskan kepentingan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk alumni perguruan tinggi seperti IKA UII.

Ia mengapresiasi tema Munas IKA UII Ke-6 yang mencerminkan semangat gotong royong dalam mencapai kemajuan serta pembangunan nasional.

“Alumni memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi nyata bagi negeri, termasuk mengawal kebijakan pemerintah seperti efisiensi anggaran,” ujarnya.

Mahfud menambahkan bahwa efisiensi anggaran bukan langkah merugikan, melainkan memastikan setiap rupiah negara dimanfaatkan secara optimal.

Namun, ia mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaannya. “Masyarakat perlu memahami bahwa efisiensi bukan berarti pemotongan secara membabi buta, melainkan pengalokasian dana yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Selain itu, Mahfud juga menyarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih intensif terkait kebijakan ini.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan membantu mengurangi kegelisahan dan meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan efisiensi anggaran. “Masyarakat perlu tahu apa tujuan dan manfaat dari kebijakan ini. Dengan begitu, mereka akan lebih mudah menerima dan mendukung,” ujar Berita Terupdate.

Dukungan Mahfud terhadap kebijakan, meski dengan catatan perlu diatur dengan baik, menunjukkan sikapnya yang bijaksana dan konstruktif.

Ia tidak hanya mendukung langkah pemerintah, tetapi juga memberikan masukan berharga agar kebijakan berjalan efektif tanpa dampak negatif.

Dengan pendekatan tepat, efisiensi anggaran diharapkan menjadi alat efektif memperkuat perekonomian negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tokoh dihormati, pernyataan Mahfud diharapkan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran nasional.

Dengan pengaturan baik serta transparan, kebijakan ini diharapkan membawa manfaat maksimal bagi pembangunan tanpa menimbulkan keresahan masyarakat.

Wapres Gibran Rakabuming Raka Jadwalkan Kunjungan Kerja ke Samarinda

by
Wapres Gibran Rakabuming Raka Jadwalkan Kunjungan Kerja ke Samarinda

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Samarinda, Kalimantan Timur, pada Rabu (12/2). Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda rutin Wapres Gibran untuk memantau perkembangan pembangunan dan mendengar langsung aspirasi masyarakat di berbagai daerah. Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, dipilih sebagai lokasi kunjungan karena perannya yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Kapenrem 091/ASN, Kapten CBA Yudhar Zainuddin, menyampaikan TNI dan Polri akan memberikan pengawalan tertutup selama kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Meskipun Wapres tidak menyukai pengawalan ketat, keamanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kunjungan kerja pejabat negara.

“Meski tak mau dijaga ketat, kunjungan kerja Wapres di Samarinda tetap mendapat pengawalan tertutup dari TNI dan Polri,” kata Yudhar.

Yudhar menjelaskan pengawalan tertutup bertujuan memastikan keamanan serta kelancaran kunjungan Wapres, termasuk pengaturan rute perjalanan dan koordinasi instansi terkait.

“Kami telah mempersiapkan segala kemungkinan untuk memastikan kunjungan Wapres berjalan lancar dan aman,” ujarnya.

Selain pengawalan ketat, kunjungan Wapres Gibran ke Samarinda juga akan diikuti oleh sejumlah agenda penting.

Kunjungan ini mencakup pertemuan dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta kunjungan ke lokasi strategis pembangunan di Kalimantan Timur.

Wapres Gibran diharapkan memberikan arahan dan motivasi bagi pemerintah daerah serta masyarakat dalam mendukung program-program prioritas nasional.

Kunjungan ini menjadi momentum Wapres Gibran meninjau proyek strategis Samarinda, seperti infrastruktur, pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Wapres Gibran juga dijadwalkan bertemu pelaku UKM untuk mendengar tantangan serta harapan mereka menghadapi persaingan ekonomi global.

Masyarakat Samarinda menyambut baik rencana kunjungan Wapres Gibran.

Banyak berharap kunjungan ini membawa dampak positif bagi daerah, terutama dalam pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap Wapres memberi perhatian khusus pada pembangunan Samarinda, terutama infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi,” ujar seorang warga Samarinda.

Kunjungan Wapres Gibran ke Samarinda juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya dialog langsung antara Wapres dan pemerintah daerah, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik dalam menjalankan program-program pembangunan. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi ajang bagi Wapres Gibran untuk menyampaikan visi dan misi pemerintah dalam membangun bandar togel online yang lebih maju dan sejahtera.

Dengan persiapan yang matang dan pengawalan ketat dari TNI dan Polri, kunjungan Wapres Gibran ke Samarinda diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Masyarakat Samarinda pun menantikan kedatangan Wapres dengan harapan besar akan adanya langkah-langkah konkret yang dapat mendorong kemajuan daerah mereka.

BACA JUGA : Peran Pers Berintegritas dalam Mewujudkan Kemandirian Bangsa

Peran Pers Berintegritas dalam Mewujudkan Kemandirian Bangsa

by
Peran Pers Berintegritas dalam Mewujudkan Kemandirian Bangsa

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa Hari Pers Nasional (HPN) 2025 harus menjadi momentum untuk memperkuat peran insan pers yang berintegritas dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Menurutnya, pers memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat di berbagai bidang, yang menjadi kunci untuk menciptakan akselerasi pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Lestari dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (30/1).

“Insan pers harus mampu berperan aktif dalam meningkatkan literasi masyarakat di berbagai bidang untuk menciptakan akselerasi dalam proses pembangunan demi mewujudkan kemandirian bangsa,” ujar Lestari. Ia menambahkan bahwa peningkatan literasi masyarakat merupakan salah satu syarat penting agar bangsa Indonesia dapat mencapai kemandirian. Tanpa literasi yang memadai, berbagai masalah seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan perpecahan antarmasyarakat akan sulit diatasi.

Lestari menyoroti bahwa rendahnya tingkat literasi masyarakat masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Menurutnya, pers memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi kontrol, pendidikan, dan penyebaran informasi yang dapat membantu mengatasi masalah ini. “Insan pers dengan kemampuan menjalankan fungsi kontrol, pendidikan, dan media informasi sangat tepat untuk mengatasi kondisi literasi masyarakat yang masih rendah di sejumlah sektor,” katanya.

Fungsi kontrol yang dijalankan oleh pers, menurut Lestari, dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, fungsi pendidikan pers dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berbagai isu penting, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial budaya. Dengan informasi yang akurat dan berimbang, masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Selain itu, Lestari juga menekankan pentingnya integritas dalam dunia pers. Pers yang berintegritas tidak hanya menyajikan informasi yang akurat dan faktual, tetapi juga menjaga independensi dan netralitas dalam pemberitaannya. “Pers yang berintegritas adalah pers yang mampu menjaga kepercayaan publik. Tanpa integritas, sulit bagi pers untuk menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Lestari mengajak seluruh insan pers untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, pers yang berkualitas dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. “Peran aktif insan pers yang berintegritas merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian bangsa,” tegasnya.

Di era digital seperti sekarang, tantangan yang dihadapi pers semakin kompleks. Maraknya penyebaran hoaks dan informasi yang tidak terverifikasi di media sosial sering kali mengaburkan fakta yang sebenarnya. Di sinilah peran pers profesional sangat dibutuhkan. Lestari menegaskan bahwa pers harus tetap berpegang pada prinsip jurnalistik, seperti verifikasi, akurasi, dan keberimbangan, untuk menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, Lestari juga mengajak pemerintah dan masyarakat untuk mendukung peran pers dalam meningkatkan literasi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga, sementara masyarakat harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi informasi yang berkualitas. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendukung pers yang berintegritas. Ini bukan hanya tugas insan pers, tetapi juga tugas kita bersama,” ujar situs 4d.

Dengan peran aktif dan integritas yang tinggi, insan pers diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Melalui informasi yang akurat dan edukatif, pers dapat membantu membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan partisipatif, yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Dorong Pemkot Sinkronkan Program Makan Bergizi Gratis

by
Wakil Ketua DPRD Surabaya Dorong Pemkot Sinkronkan Program Makan Bergizi Gratis

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menyelaraskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan arahan pemerintah pusat. Hal ini diungkapkan guna memastikan program tersebut berjalan lancar dan mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah di Surabaya. Rifai menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat agar program ini dapat diimplementasikan secara efektif.

“Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengimbau seluruh sekolah untuk mengalokasikan anggaran daerah khusus MBG guna mendukung perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Arahan ini sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa program MBG harus dilaksanakan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional. Anggaran dan pelaksanaannya pun akan dikelola langsung oleh pemerintah pusat,” jelas Rifai di Surabaya, Sabtu (8/2).

Menanggapi arahan tersebut, Rifai mendesak Pemkot Surabaya untuk segera menyesuaikan langkah-langkah kebijakannya agar selaras dengan petunjuk pemerintah pusat. Ia menilai, sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan alokasi anggaran digunakan secara optimal. “Kami mendorong Pemkot Surabaya untuk segera menyesuaikan program MBG dengan arahan pemerintah pusat agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

Sejak beberapa bulan terakhir, Pemkot Surabaya telah mempersiapkan anggaran khusus untuk mendukung program MBG.

Rencananya, anggaran sebesar Rp1,1 triliun dari APBD Kota Surabaya akan dialokasikan untuk program ini. Anggaran diharapkan digunakan efektif untuk makanan bergizi siswa Surabaya dan perbaikan sarana prasarana sekolah pendukung program.

Wakil Ketua DPRD juga mengapresiasi upaya Pemkot Surabaya yang telah mempersiapkan anggaran besar untuk program MBG. Namun, ia mengingatkan bahwa keselarasan dengan kebijakan pusat tetap menjadi kunci utama keberhasilan program ini. “Kami menyadari bahwa Pemkot Surabaya telah bekerja keras mempersiapkan anggaran untuk MBG. Namun, penting bagi kita untuk memastikan bahwa program ini selaras dengan arahan pemerintah pusat agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” tambah mnctoto login.

Program MBG adalah inisiatif penting untuk meningkatkan gizi anak sekolah, terutama di daerah dengan masalah gizi buruk. Dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya. Rifai berharap koordinasi baik antara pusat dan daerah membuat program ini lancar dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk mendukung segala upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam melaksanakan program MBG. Namun, sinkronisasi dengan pemerintah pusat harus menjadi prioritas agar program ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” pungkas Rifai. Dengan sinergi yang baik, diharapkan program MBG dapat menjadi contoh sukses dalam upaya meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan di Indonesia.

Airlangga Hartarto Buka Suara Soal Isu Penghapusan THR dan Gaji 13 bagi ASN

by
Airlangga Hartarto Buka Suara Soal Isu Penghapusan THR dan Gaji 13 bagi ASN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, akhirnya memberikan tanggapan terkait isu yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu wacana penghapusan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Isu ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan ASN dan masyarakat umum, mengingat kedua tunjangan tersebut telah lama menjadi bagian dari penghasilan yang dinantikan setiap tahun.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Rabu lalu, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, untuk membahas lebih lanjut mengenai isu tersebut. Namun, ia tidak memberikan penjelasan detail terkait skema atau aturan yang sedang disiapkan oleh pemerintah. “Kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan,” ujar Airlangga.

Meskipun demikian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pembahasan ini masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan final yang diambil. Ia menekankan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak ekonomi dan kesejahteraan ASN, sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan yang dapat memengaruhi jutaan ASN di seluruh Indonesia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai nasib gaji ke-13 bagi ASN, Airlangga memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh.

Ia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan ranah Kementerian Keuangan. “Itu ranahnya menteri keuangan,” ucapnya singkat. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa keputusan terkait gaji ke-13 akan melibatkan koordinasi lebih lanjut antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Isu penghapusan THR dan gaji ke-13 ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Namun, wacana ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

ASN sebagai tulang punggung birokrasi Indonesia tentu memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Penghapusan atau pengurangan tunjangan yang selama ini menjadi bagian dari penghasilan mereka dapat memengaruhi motivasi dan kinerja ASN. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan dengan matang segala konsekuensi sebelum mengambil kebijakan terkait slot88.

Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai nasib THR dan gaji ke-13 bagi ASN. Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Keputusan akhir diharapkan dapat mengakomodir kepentingan semua pihak, baik dari sisi efisiensi anggaran maupun kesejahteraan ASN.

KPK Lakukan Klarifikasi LHKPN Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah

by
KPK Lakukan Klarifikasi LHKPN Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (tanggal) melakukan klarifikasi LHKPN milik Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Dedy Mandarsyah. Proses klarifikasi ini dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengawasan terhadap potensi penyimpangan kekayaan oleh pejabat negara.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengonfirmasi bahwa proses klarifikasi sedang berlangsung. “Hari ini sedang diklarifikasi di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Pahala saat dihubungi di Jakarta, Kamis. Namun, ia belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut mengenai temuan-temuan yang dihasilkan dari proses klarifikasi tersebut, mengingat prosesnya masih berjalan.

LHKPN merupakan mekanisme transparansi yang wajib diisi oleh setiap penyelenggara negara, termasuk pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seperti Dedy Mandarsyah. Laporan ini mencakup seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat beserta keluarganya, baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak terjadi peningkatan kekayaan yang tidak wajar selama menjabat.

Proses klarifikasi LHKPN ini menjadi langkah penting dalam upaya KPK untuk memastikan akuntabilitas dan integritas para pejabat negara. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau kejanggalan dalam laporan kekayaan, KPK dapat melakukan tindakan lebih lanjut, seperti pemeriksaan mendalam atau bahkan penyidikan.

Pahala Nainggolan menegaskan bahwa tindak lanjut dari KPK akan sangat bergantung pada hasil klarifikasi tersebut. “Hal itu tergantung pada hasil klarifikasi,” katanya. Ia juga menambahkan bahwa KPK akan memastikan proses ini berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Klarifikasi LHKPN ini bukanlah kali pertama dilakukan oleh KPK.

Sebelumnya, sejumlah pejabat negara juga telah menjalani proses serupa sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. KPK terus mendorong para penyelenggara negara untuk mengisi LHKPN secara jujur dan transparan, sebagai bentuk komitmen dalam memerangi praktik korupsi di Indonesia.

Dedy Mandarsyah, sebagai Kepala BPJN Kalimantan Barat, memegang peran penting dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur jalan nasional di wilayah tersebut. Posisinya yang strategis membuatnya rentan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kekayaan yang dilaporkannya menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.

Masyarakat pun menyambut baik langkah KPK dalam melakukan klarifikasi LHKPN ini. Transparansi dan akuntabilitas pejabat negara dianggap sebagai kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan adanya mekanisme seperti LHKPN, diharapkan dapat mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara.

KPK juga terus mengimbau kepada seluruh penyelenggara negara untuk mematuhi kewajiban melaporkan harta kekayaan mereka secara berkala. Langkah ini tidak hanya sebagai bentuk pencegahan, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, proses klarifikasi LHKPN Dedy Mandarsyah masih berlangsung. KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan atau tindak lanjut dari proses tersebut. Masyarakat dan media pun terus memantau perkembangan kasus ini, menunggu kepastian dari KPK mengenai hasil klarifikasi dan langkah selanjutnya.

Dengan komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi, KPK kembali menunjukkan peran aktifnya dalam menjaga integritas penyelenggara negara. Klarifikasi LHKPN diharapkan menjadi langkah preventif efektif untuk mencegah korupsi serta membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di kalangan pejabat negara.