berita viral

KSAU Perintahkan Penguatan Alutsista untuk Tingkatkan Pertahanan Udara Nasional

by
KSAU Perintahkan Penguatan Alutsista untuk Tingkatkan Pertahanan Udara Nasional

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, menegaskan pentingnya memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) guna meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia. Hal ini disampaikan Tonny dalam rapat pimpinan yang digelar di Markas Besar Angkatan Udara (Mabes AU), Cilangkap, Jakarta Timur, seperti dikutip dalam siaran pers resmi TNI AU, Sabtu (24/2/2025). Tonny meminta seluruh jajarannya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan alutsista baru dalam waktu dekat.

Dalam rapat tersebut, Tonny menjelaskan bahwa TNI AU sedang dalam proses pengadaan alutsista canggih, termasuk pesawat tempur generasi terbaru beserta perlengkapan pendukungnya. “Kita harus siap menerima dan mengoperasikan alutsista baru ini. Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan daya tempur dan pertahanan udara kita,” ujarnya. Beberapa unit pertama dari alutsista tersebut dijadwalkan tiba dalam waktu dekat, sementara pengiriman selanjutnya akan dilakukan secara bertahap.

Tonny menekankan bahwa penguatan alutsista ini merupakan bagian dari upaya modernisasi TNI AU yang telah direncanakan sejak lama. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan alutsista yang sudah ada. Dunia terus berkembang, dan kita harus mengikuti perkembangan teknologi pertahanan untuk menjaga kedaulatan udara Indonesia,” jelasnya. Ia juga meminta seluruh personel TNI AU untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan operasional dalam menghadapi alutsista baru tersebut.

Selain pesawat tempur, Tonny juga menyoroti pentingnya perlengkapan pendukung lainnya, seperti sistem radar, persenjataan canggih, dan fasilitas pemeliharaan. “Alutsista yang canggih tidak akan berarti tanpa dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mumpuni. Karena itu, kita harus memastikan bahwa semua aspek ini siap dan terintegrasi dengan baik,” tambahnya.

Rapat pimpinan ini juga membahas langkah-langkah strategis lainnya, termasuk peningkatan pelatihan dan latihan gabungan dengan negara sahabat.

Tonny menegaskan bahwa kerja sama internasional dalam bidang pertahanan udara sangat penting untuk memperkuat kapabilitas TNI AU. “Kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan global. Latihan bersama dan pertukaran pengetahuan dengan negara sahabat akan membantu kita meningkatkan kemampuan operasional,” ujarnya.

Di sisi lain, Tonny mengingatkan seluruh jajarannya untuk tetap menjaga disiplin dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. “Kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan udara Indonesia. Setiap personel harus siap dan mampu menghadapi tantangan yang ada,” pesannya. Ia juga meminta agar proses pengadaan dan pengoperasian alutsista baru dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Penguatan alutsista ini diharapkan dapat meningkatkan daya deterren TNI AU dalam menghadapi ancaman keamanan udara, baik dari dalam maupun luar negeri. “Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Dengan alutsista yang canggih dan personel yang terlatih, kita bisa memastikan bahwa pertahanan udara Indonesia tetap kuat,” tegas mnc toto.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, TNI AU berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Kedatangan alutsista baru ini diharapkan menjadi momentum bagi TNI AU untuk mencapai standar pertahanan udara yang setara dengan negara-negara maju di kawasan. “Kita tidak boleh berpuas diri. Tantangan ke depan akan semakin kompleks, dan kita harus selalu siap,” tutup Tonny.

Inaspro Siapkan Pelatihan Operator untuk Kelola Liga Anak Indonesia

by
Inaspro Siapkan Pelatihan Operator untuk Kelola Liga Anak Indonesia

Indonesia Sport Promotor (Inaspro) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tengah mempersiapkan program pelatihan khusus bagi operator yang akan mengelola kompetisi sepak bola usia dini, yaitu Duvara Liga Anak Indonesia by Inaspro Season 2. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme operator dalam menyelenggarakan kompetisi sepak bola bagi anak-anak usia 10 hingga 12 tahun. Program ini diharapkan dapat mendorong pengembangan olahraga sepak bola di tingkat akar rumput.

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme operator kompetisi agar dapat menyelenggarakan turnamen dengan standar tinggi dan berkualitas. Ferry Yuniatro Kono menekankan pentingnya pelatihan ini dalam memastikan keberlanjutan serta perkembangan sepak bola anak-anak.

Dengan kompetisi yang dikelola secara profesional, bakat muda sepak bola Indonesia memiliki peluang berkembang lebih maksimal.

Inaspro berkomitmen memberikan dukungan penuh bagi operator kompetisi untuk menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir lebih banyak turnamen berkualitas yang mendukung regenerasi atlet sepak bola nasional.

Duvara Liga Anak Indonesia by Inaspro Season 2 akan digelar dalam dua tahap. Tahap pertama adalah seri regional yang akan berlangsung pada 10-12 Mei 2025, diikuti oleh tim-tim dari berbagai daerah di Indonesia. Tahap kedua adalah seri nasional, yang akan diadakan pada 1-5 Juli 2025 di Lapangan Garudayaksa, Kabupaten Bekasi. Kompetisi ini terbagi dalam tiga kategori usia, yaitu U-10, U-11, dan U-12, yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi anak-anak berbakat untuk berkembang.

Ferry menjelaskan bahwa pelatihan operator akan mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen kompetisi, administrasi, hingga teknis penyelenggaraan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap operator memahami betul bagaimana mengelola kompetisi dengan baik, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan,” ujarnya. Selain itu, pelatihan ini juga akan membekali operator dengan pengetahuan tentang pembinaan anak-anak, termasuk aspek psikologis dan fisik.

Inisiatif ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk pelatih dan orang tua yang terlibat dalam kompetisi sepak bola anak-anak. “Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetisi dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pengalaman yang positif,” ujar seorang pelatih sepak bola anak-anak dari Jawa Barat. Ia menambahkan bahwa kompetisi seperti ini dapat menjadi batu loncatan bagi anak-anak untuk meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi.

Selain pelatihan operator, Inaspro juga berkomitmen untuk menyediakan fasilitas dan dukungan yang memadai bagi peserta kompetisi. “Kami akan memastikan bahwa semua kebutuhan kompetisi terpenuhi, termasuk lapangan yang layak, wasit yang berkualitas, dan perlengkapan yang memadai,” kata mnctoto. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak swasta untuk mendukung keberhasilan kompetisi ini.

Duvara Liga Anak Indonesia by Inaspro Season 2 diharapkan dapat menjadi ajang yang inspiratif bagi anak-anak Indonesia untuk mengejar mimpi mereka di dunia sepak bola. Ferry menegaskan bahwa kompetisi ini tidak hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang pembelajaran dan pengembangan karakter. “Kami ingin menciptakan lingkungan yang positif bagi anak-anak untuk belajar, bersaing, dan tumbuh sebagai pemain sepak bola yang baik,” ujarnya.

Dengan persiapan matang dan dukungan luas, Inaspro optimis Duvara Liga Anak Indonesia akan sukses besar tahun ini. Kompetisi ini bertujuan memberikan kesempatan bagi anak-anak menunjukkan bakat serta berkembang dalam dunia sepak bola.

Dengan atmosfer kompetitif yang sehat, anak-anak dapat belajar sportivitas, kerja sama tim, dan semangat juang tinggi. Duvara Liga Anak Indonesia bukan sekadar turnamen, tetapi juga langkah nyata mendukung regenerasi sepak bola nasional.

Inaspro berharap event ini menginspirasi generasi muda agar terus berlatih dan mengejar mimpi menjadi pesepakbola profesional.

Ombudsman RI Proses Laporan Dugaan Malaadministrasi dalam PHK TPP Desa

by
Ombudsman RI Proses Laporan Dugaan Malaadministrasi dalam PHK TPP Desa

Ombudsman Republik Indonesia tengah memproses laporan dugaan malaadministrasi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.040 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa oleh Kementerian Desa. Laporan ini diajukan oleh para pendamping desa yang merasa dirugikan atas keputusan PHK tersebut. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kasus ini.

“Karena ini laporan atau pengaduan, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan,” kata Robert dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (6/3). Ia menambahkan bahwa proses pemeriksaan akan melibatkan pemanggilan berbagai pihak terkait, termasuk Menteri Desa, Yandri Susanto, serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu. “Kami akan menggali informasi, klarifikasi, dan pada akhirnya menerbitkan laporan hasil pemeriksaan,” jelasnya.

Robert menegaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan nantinya akan menentukan apakah dugaan malaadministrasi dalam kasus ini terbukti atau tidak. “Di laporan hasil pemeriksaan ini akan terlihat terbukti tidak dugaan malaadministrasinya. Karena ini soal pelayanan publik dan hubungan kerja, jika terbukti, Ombudsman akan menjelaskan bentuk malaadministrasinya,” ujar Robert. Ia juga menekankan bahwa Ombudsman akan bersikap transparan dan objektif dalam menangani kasus ini.

Sementara itu, perwakilan Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia), Hendriyatna, menyatakan bahwa kontrak kerja 1.040 TPP Desa seharusnya masih berlaku hingga Desember 2025. “Kontrak mereka seharusnya masih berjalan hingga akhir 2025. PHK yang dilakukan secara sepihak ini jelas merugikan dan tidak sesuai dengan perjanjian awal,” ujar Hendriyatna. Ia menambahkan bahwa keputusan PHK ini telah menimbulkan keresahan di kalangan pendamping desa, yang selama ini telah berkontribusi besar dalam pembangunan desa.

Hendriyatna juga mempertanyakan alasan di balik keputusan PHK tersebut.

Menurutnya, TPP Desa memiliki peran penting dalam mendukung program-program Kementerian Desa, termasuk dalam pelaksanaan Dana Desa. “Mereka adalah ujung tombak pembangunan desa. PHK ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengganggu kelancaran program-program desa,” tegas rans4d.

Ombudsman RI berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara adil dan transparan. Robert menjelaskan bahwa pihaknya akan memastikan semua fakta dan bukti terkait kasus ini dikumpulkan dan dianalisis dengan cermat. “Kami akan memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan prosedur dan prinsip keadilan,” ujarnya. Ia juga mengimbau semua pihak untuk bersabar dan memberikan ruang bagi Ombudsman untuk bekerja secara profesional.

Kasus ini menimbulkan sorotan publik, terutama karena melibatkan nasib ribuan tenaga pendamping desa yang selama ini berkontribusi dalam pembangunan di tingkat akar rumput. Banyak pihak menilai bahwa PHK sepihak ini dapat berdampak negatif terhadap program-program pembangunan desa yang sedang berjalan. “Kami berharap Ombudsman dapat memberikan solusi yang adil bagi para TPP Desa,” ujar seorang aktivis pembangunan desa.

Dengan proses pemeriksaan yang sedang berjalan, diharapkan kasus ini dapat segera diselesaikan dan memberikan keadilan bagi para TPP Desa. Ombudsman RI juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif kepada Kementerian Desa untuk mencegah terjadinya malaadministrasi serupa di masa depan. “Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berharap ada keadilan bagi para pendamping desa,” tutup Hendriyatna.

Mensesneg Pastikan Retret Kepala Daerah Digelar Secara Transparan

by
Mensesneg Pastikan Retret Kepala Daerah Digelar Secara Transparan

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disampaikan Prasetyo dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, menanggapi laporan dugaan korupsi yang dilayangkan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

“Semua proses pelaksanaan retret ini berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka untuk diverifikasi,” tegas Prasetyo. Ia juga menyatakan bahwa masyarakat tetap berhak melaporkan dugaan pelanggaran atau tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum jika menemukan indikasi yang mencurigakan. “Ya, itu hak masyarakat untuk melaporkan. Kami menghargai itu,” tambahnya.

Laporan yang diajukan oleh PBHI dan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pada 27 Februari 2025 menyoroti dugaan korupsi dalam pelaksanaan retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Pelapor mencurigai adanya pelanggaran dalam penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai penyelenggara retret tanpa proses tender yang jelas. Selain itu, pelapor juga menyoroti potensi konflik kepentingan, mengingat komisaris dan direktur utama PT Lembah Tidar Indonesia merupakan kader Partai Gerindra yang masih aktif menjabat sebagai pejabat publik.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah telah memastikan semua proses pengadaan dan pelaksanaan retret dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. “Kami telah memastikan bahwa tidak ada pelanggaran dalam proses ini. Jika ada pihak yang merasa tidak puas atau menemukan indikasi pelanggaran, silakan melaporkan ke pihak yang berwenang,” ujarnya.

Retret kepala daerah sendiri merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar-pemimpin daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program pembangunan. Namun, laporan dugaan korupsi ini justru mengaburkan tujuan mulia tersebut dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas pelaksanaannya.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi praktik korupsi atau pelanggaran dalam bentuk apa pun.

“Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang melibatkan anggaran negara. Jika ada yang melanggar, pasti akan kami tindak tegas,” tegas mnctoto.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelidiki laporan tersebut. Mereka menilai bahwa penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia tanpa proses tender yang jelas merupakan indikasi kuat adanya pelanggaran. “Kami meminta KPK untuk segera menindaklanjuti laporan ini dan memastikan bahwa tidak ada praktik korupsi yang terjadi,” kata perwakilan koalisi.

Secara keseluruhan, kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara. Masyarakat menunggu tindak lanjut dari KPK dan pihak berwenang lainnya untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi ini. Semoga langkah-langkah yang diambil dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

DKPP Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap terhadap 4 Komisioner KPU Banjarbaru

by
DKPP Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap terhadap 4 Komisioner KPU Banjarbaru

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap empat komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Banjarbaru. Keempat komisioner tersebut terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Keputusan ini dibacakan oleh Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Jumat (28/2).

“Mengabulkan permohonan pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi penghentian tetap kepada teradu,” tegas Heddy Lugito saat membacakan putusan dengan nomor perkara 25-PKE-DKPP/2025. Perkara ini diajukan oleh mantan calon Wakil Wali Kota Banjarbaru, Said Abdullah, yang memberikan kuasa kepada Syarifah Hayana, Abdul Hanap, dan Daldiri sebagai pengacara.

Keempat komisioner KPU Banjarbaru yang diberhentikan secara tetap adalah Dahtiar (Ketua merangkap anggota KPU Kota Banjarbaru), Resty Fatma Sari, Normadina, dan Hereyanto (masing-masing sebagai anggota KPU Banjarbaru). Mereka dinyatakan telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu, yang menjadi dasar pemberian sanksi tegas oleh DKPP.

Pelanggaran yang dilakukan oleh keempat komisioner tersebut dinilai serius dan merugikan integritas penyelenggaraan pemilu. DKPP menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui proses pemeriksaan yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai bukti serta keterangan yang diajukan selama persidangan. “Kami telah memeriksa semua bukti dan mendengarkan keterangan dari para pihak. Keputusan ini diambil untuk menjaga kredibilitas penyelenggaraan pemilu,” ujar rans4d.

Said Abdullah, sebagai pengadu, menyambut baik keputusan DKPP ini. Ia menilai bahwa sanksi pemberhentian tetap terhadap keempat komisioner KPU Banjarbaru merupakan langkah tepat untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu bekerja dengan integritas dan profesionalisme. “Kami berharap keputusan ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu,” ujar Said melalui kuasa hukumnya.

Keputusan DKPP ini juga menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara pemilu di Indonesia untuk selalu mematuhi kode etik dan aturan yang berlaku.

Pelanggaran kode etik tidak hanya merugikan proses demokrasi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. “Kami berharap semua pihak dapat belajar dari kasus ini dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas,” tambah Heddy.

Di sisi lain, keputusan ini juga menimbulkan konsekuensi bagi KPU Kota Banjarbaru.

Pemberhentian empat komisioner membuat KPU setempat harus segera melakukan regenerasi demi menjaga kelancaran dan transparansi pemilu berikutnya. Langkah cepat perlu diambil agar kekosongan posisi tidak menghambat jalannya tugas-tugas KPU Kota Banjarbaru.

KPU menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu tetap berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. “Kami akan segera mengisi posisi kosong agar KPU Kota Banjarbaru tetap berfungsi optimal,” ujar perwakilan KPU.

Masyarakat Banjarbaru pun menyambut baik keputusan DKPP ini. Banyak yang berharap bahwa sanksi tegas ini dapat menjadi momentum perbaikan bagi penyelenggaraan pemilu di daerah mereka. “Kami berharap ke depan tidak ada lagi pelanggaran seperti ini. Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan adil,” ujar seorang warga Banjarbaru.

Dengan keputusan ini, DKPP kembali menunjukkan komitmennya untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sanksi tegas terhadap pelanggaran kode etik diharapkan dapat menjadi deterrent effect bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu. “Kami akan terus mengawasi dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi,” tegas Heddy Lugito.

BNPT Tingkatkan Edukasi Masyarakat untuk Penerimaan Mantan Narapidana Terorisme

by
BNPT Tingkatkan Edukasi Masyarakat untuk Penerimaan Mantan Narapidana Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menerima kembali mantan narapidana terorisme (napiter) yang telah menyelesaikan masa hukuman. Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menjelaskan bahwa edukasi ini dilakukan secara terpadu melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Daerah Luar Lembaga Pemasyarakatan. Tim ini melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan Kementerian Sosial, untuk memastikan proses reintegrasi napiter berjalan lancar.

Eddy menyampaikan hal tersebut dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis (22/2/2025). Menurutnya, upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keamanan nasional, tetapi juga memberikan kesempatan bagi napiter untuk kembali ke masyarakat dan hidup secara produktif. “Kami ingin memastikan bahwa mereka yang telah menyelesaikan masa hukuman bisa diterima kembali oleh lingkungannya tanpa stigma negatif,” ujar Eddy.

Selain memberikan edukasi, BNPT juga akan mendampingi napiter yang telah bebas untuk kembali ke rumah masing-masing.

Proses ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), Komandan Rayon Militer (Danramil), Bintara Pembina Desa (Babinsa), serta perangkat Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibnas). Tokoh masyarakat juga dilibatkan untuk memastikan bahwa proses reintegrasi berjalan dengan baik dan diterima oleh warga setempat.

Eddy menekankan bahwa pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis. “Kami ingin memastikan bahwa mereka yang kembali ke masyarakat tidak merasa terisolasi atau tertekan. Dukungan dari lingkungan sekitar sangat penting untuk mencegah mereka kembali terpapar paham radikal,” jelasnya.

Selain itu, BNPT juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memberikan pendampingan dan pelatihan keterampilan bagi mantan napiter. Tujuannya adalah agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan kelompok radikal. “Kami berharap, dengan dukungan ini, mereka bisa membangun kehidupan baru yang lebih baik,” tambah rans4d.

Acara peluncuran buku dan pemutaran film ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme serta pentingnya reintegrasi sosial. Buku dan film tersebut mengisahkan pengalaman nyata individu yang terjerumus dalam konflik serta perjuangan mereka untuk kembali ke masyarakat.

Eddy berharap program-program ini dapat mengubah persepsi masyarakat mengenai mantan napiter dan memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih baik.

“Dengan pendekatan humanis dan kolaboratif, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, damai, serta mencegah penyebaran paham radikal,” ujar Eddy.

BNPT berkomitmen memastikan program deradikalisasi berjalan efektif melalui kerja sama dengan berbagai pihak dan pendekatan yang lebih inklusif serta holistik.

Wamendagri Apresiasi APEKSI dalam Fasilitasi Pembahasan Isu Strategis Bappeda

by
Wamendagri Apresiasi APEKSI dalam Fasilitasi Pembahasan Isu Strategis Bappeda

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan Apresiasi APEKSI tinggi kepada Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) atas inisiatifnya memfasilitasi pertemuan para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis menjelang orientasi kepemimpinan atau retret kepala daerah. Acara tersebut digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa.

Bima Arya menyatakan bahwa forum ini merupakan wadah penting untuk menampung aspirasi dan masukan dari daerah, khususnya dari para Kepala Bappeda. Melalui pertemuan ini, pemerintah pusat dapat menyerap berbagai perspektif daerah terkait perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan. “Forum ini sangat strategis karena memungkinkan dialog dua arah antara pusat dan daerah, bukan sekadar top-down,” ujar Bima usai acara.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mengumpulkan berbagai masukan dari daerah sebelum membahasnya lebih lanjut dalam retret kepala daerah.

“Kita ingin mendengar suara dari daerah terlebih dahulu, menampung aspirasi mereka, dan memahami kisi-kisi permasalahan yang dihadapi,” tambah Bima. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Salah satu isu strategis yang dibahas dalam forum ini adalah mengenai mandatory spending atau pengeluaran wajib pemerintah yang telah diatur oleh Undang-Undang (UU). Bima menjelaskan bahwa pembahasan ini penting untuk memastikan alokasi anggaran daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien. “Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, forum ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Mulai dari keterbatasan anggaran, koordinasi antarsektor, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah. Bima menekankan bahwa pemerintah pusat siap mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai kendala tersebut.

APEKSI, sebagai asosiasi yang mewakili pemerintah kota di seluruh Indonesia, dinilai telah berperan penting dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui forum ini, APEKSI tidak hanya menjadi jembatan komunikasi, tetapi juga mendorong terciptanya sinergi dalam perencanaan pembangunan nasional. “Kami sangat mengapresiasi peran Apresiasi APEKSI dalam mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu strategis,” kata Bima.

BACA JUGA : NasDem Luncurkan Program Remaja Bernegara untuk Siapkan Pemimpin Masa Depan

Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri serta perwakilan dari pemerintah daerah.

Mereka bersama-sama mendiskusikan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Bima berharap, hasil dari pertemuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan nasional.

Dengan adanya forum ini, diharapkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin diperkuat.

Hal ini akan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Bima menegaskan bahwa pemerintah pusat selalu terbuka untuk mendengarkan masukan dari daerah guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Ke depan, Bima berharap agar forum semacam ini dapat terus dilaksanakan secara rutin. “Ini adalah langkah awal yang baik. Kita perlu terus memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional,” pungkasnya. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan pembangunan dengan lebih baik dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Cristiano Ronaldo Dipastikan Tiba di Kupang pada 19 Februari, Jadwal Kunjungan Sosial Disesuaikan

by
Cristiano Ronaldo Dipastikan Tiba di Kupang pada 19 Februari, Jadwal Kunjungan Sosial Disesuaikan

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto, mengonfirmasi bahwa megabintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo (CR7), akan tetap mengunjungi Kupang meskipun jadwal kedatangannya mengalami perubahan. Ronaldo yang awalnya dijadwalkan tiba pada Selasa (18/2), kini dipastikan baru akan tiba di Kupang pada Rabu (19/2). Perubahan jadwal ini disampaikan langsung oleh Andriko saat ditemui di Kantor Gubernur NTT pada Senin sore.

“Ada perubahan jadwal kedatangan Ronaldo ke Kupang. Beliau akan tiba di Jakarta terlebih dahulu pada Selasa, kemudian baru melanjutkan penerbangan ke Kupang pada Rabu,” jelas Andriko. Informasi ini diperolehnya dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) NTT, yang telah berkoordinasi dengan tim manajemen Ronaldo. Meski jadwal berubah, antusiasme masyarakat NTT untuk menyambut kedatangan CR7 tetap tinggi.

Kunjungan Ronaldo ke Kupang ini merupakan bagian dari agenda sosial yang digagas oleh sang pemain. Ronaldo, yang dikenal tidak hanya sebagai atlet top dunia tetapi juga sebagai figur yang aktif dalam kegiatan kemanusiaan, akan melakukan sejumlah aksi sosial selama berada di NTT. Meskipun detail kegiatan tersebut belum diungkap secara lengkap, rencana ini telah menimbulkan euforia di kalangan masyarakat setempat.

Andriko menegaskan bahwa pemerintah daerah siap menyambut kedatangan Ronaldo dan memastikan bahwa kunjungannya berjalan lancar.

“Kami telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk menyambut kedatangan beliau. Ini adalah momen penting bagi NTT, dan kami ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik,” ujar Andriko. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada Ronaldo yang bersedia meluangkan waktu untuk berkunjung ke NTT, sebuah provinsi yang dikenal dengan keindahan alam dan keramahan warganya.

Perubahan jadwal ini tidak mengurangi semangat masyarakat NTT untuk menyambut Ronaldo. Banyak warga yang telah mempersiapkan diri untuk menyaksikan langsung kedatangan sang megabintang. Beberapa bahkan berharap bisa bertemu atau sekadar melihat Ronaldo dari dekat. “Ini adalah kesempatan langka bagi kami. Ronaldo adalah idola banyak orang, termasuk di NTT. Kedatangannya pasti akan menjadi momen yang tak terlupakan,” kata salah seorang warga Kupang.

Kunjungan Ronaldo ke NTT juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan olahraga, khususnya sepak bola, di daerah tersebut. Kehadiran sosok seperti Cristiano Ronaldo diyakini dapat memotivasi generasi muda untuk lebih bersemangat dalam mengejar cita-cita, terutama di bidang olahraga. Selain itu, kegiatan sosial yang akan dilakukan Ronaldo juga diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Meskipun jadwal berubah, pemerintah NTT memastikan bahwa seluruh rangkaian acara telah disesuaikan dengan timeline baru. Andriko mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terlalu berdesakan saat menyambut Ronaldo. “Kami mengajak semua pihak untuk bekerja sama agar acara ini berjalan lancar dan aman. Mari kita sambut Ronaldo dengan hangat, tetapi tetap menjaga ketertiban,” pesan slot toto.

Kedatangan Ronaldo ke Kupang bukan hanya sekadar kunjungan biasa, tetapi juga menjadi bukti bahwa NTT mampu menarik perhatian figur-figur internasional. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari masyarakat, kunjungan ini diharapkan dapat meninggalkan kesan mendalam bagi Ronaldo dan membawa manfaat besar bagi NTT.

TNI AL Siapkan KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo untuk Bakti Kesehatan di Karangasem, Bali

by
TNI AL Siapkan KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo untuk Bakti Kesehatan di Karangasem, Bali

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Wahidin Sudiro Husodo kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menyiapkan satu kapal perang Republik Indonesia (KRI) untuk kegiatan bakti kesehatan di Karangasem, Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara 5th Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025, yang bertujuan tidak hanya untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang maritim, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar.

KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo-991 (KRI WSH-991) akan menjadi pusat pelaksanaan program Medical Civic Action Program (MEDCAP). Kapal ini direncanakan akan bersandar di Dermaga Tanah Ampo, Kabupaten Karangasem, pada 17 Februari 2025. Program MEDCAP ini difokuskan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya para nelayan dan warga pesisir yang seringkali memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan.

KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bukti nyata komitmen TNI AL kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pesisir yang membutuhkan perhatian lebih.

“MEDCAP adalah program bakti kesehatan yang kami laksanakan untuk masyarakat sekitar, khususnya para nelayan. Ini adalah wujud nyata dari kepedulian TNI AL terhadap kesehatan dan kesejahteraan warga,” ujar Laksamana Ali di Pelabuhan Benoa, Denpasar, pada Minggu lalu di situs toto.

Layanan kesehatan dalam program MEDCAP mencakup pemeriksaan umum, kesehatan gigi, sunatan massal, donor darah, dan operasi kecil. Tim medis TNI AL, terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, bekerja sama memastikan kelancaran kegiatan.

Program bakti kesehatan ini tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Nelayan termasuk kelompok rentan terhadap penyakit akibat pekerjaan dan lingkungan, sehingga program ini sangat bermanfaat bagi mereka.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara TNI AL dengan masyarakat, terutama di daerah pesisir.

KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo-991 dipilih karena fasilitas medisnya lengkap, mendukung pelayanan kesehatan masyarakat secara efektif. Kapal ini mampu menampung tim medis dan pasien dalam jumlah besar, meningkatkan efisiensi program pelayanan kesehatan.

MEDCAP dalam MNEK 2025 menunjukkan bahwa TNI AL aktif dalam kegiatan kemanusiaan, bukan hanya tugas pertahanan.  Program ini memberi manfaat bagi masyarakat Karangasem, terutama nelayan, melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas.

TNI AL menegaskan perannya sebagai bagian masyarakat, siap membantu serta melayani kapan pun dibutuhkan. MEDCAP di Karangasem diharapkan menjadi contoh kolaborasi militer dan masyarakat yang berdampak positif secara nyata.

Mahfud MD Dukung Efisiensi Anggaran, Tapi Perlu Diatur dengan Baik

by
Mahfud MD Dukung Efisiensi Anggaran, Tapi Perlu Diatur dengan Baik

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bahwa dirinya tidak termasuk dalam kelompok yang mempersoalkan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan saat ini. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut perlu diatur dengan lebih baik agar tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Mahfud saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) Yogyakarta di Semarang, Sabtu (tanggal).

“Enggak. Artinya, urusan efisiensi anggaran itu saya tidak menjadi bagian dari yang mempersoalkan itu, karena itu adalah program pemerintah,” kata Mahfud. Ia menegaskan bahwa sebagai mantan pejabat pemerintah, dirinya memahami pentingnya efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara. Namun, ia juga menyarankan agar kebijakan ini diatur dengan lebih baik agar tidak menimbulkan keresahan atau ketidakpastian di kalangan masyarakat maupun instansi terkait.

Mahfud menjelaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah yang wajar dalam pemerintahan, terutama dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan seperti saat ini. Namun, ia menekankan bahwa implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati dan transparan. “Silakan saja diatur kembali, asalkan dilakukan dengan baik dan jelas,” ujarnya. Menurutnya, pengaturan yang baik akan memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya efektif dalam menghemat anggaran, tetapi juga tetap memprioritaskan kepentingan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk alumni perguruan tinggi seperti IKA UII.

Ia mengapresiasi tema Munas IKA UII Ke-6 yang mencerminkan semangat gotong royong dalam mencapai kemajuan serta pembangunan nasional.

“Alumni memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi nyata bagi negeri, termasuk mengawal kebijakan pemerintah seperti efisiensi anggaran,” ujarnya.

Mahfud menambahkan bahwa efisiensi anggaran bukan langkah merugikan, melainkan memastikan setiap rupiah negara dimanfaatkan secara optimal.

Namun, ia mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaannya. “Masyarakat perlu memahami bahwa efisiensi bukan berarti pemotongan secara membabi buta, melainkan pengalokasian dana yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Selain itu, Mahfud juga menyarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih intensif terkait kebijakan ini.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan membantu mengurangi kegelisahan dan meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan efisiensi anggaran. “Masyarakat perlu tahu apa tujuan dan manfaat dari kebijakan ini. Dengan begitu, mereka akan lebih mudah menerima dan mendukung,” ujar Berita Terupdate.

Dukungan Mahfud terhadap kebijakan, meski dengan catatan perlu diatur dengan baik, menunjukkan sikapnya yang bijaksana dan konstruktif.

Ia tidak hanya mendukung langkah pemerintah, tetapi juga memberikan masukan berharga agar kebijakan berjalan efektif tanpa dampak negatif.

Dengan pendekatan tepat, efisiensi anggaran diharapkan menjadi alat efektif memperkuat perekonomian negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tokoh dihormati, pernyataan Mahfud diharapkan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran nasional.

Dengan pengaturan baik serta transparan, kebijakan ini diharapkan membawa manfaat maksimal bagi pembangunan tanpa menimbulkan keresahan masyarakat.